MANOKWARI, Garudapost.id – Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari menyoroti keterlambatan pencairan bantuan sosial (bansos) pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni yang hingga kini belum diterima seluruh penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni di amban Manokwari, pada Senin (11/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian mahasiswa yang dikoordinir oleh pengurus Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari melakukan aksi penyampaian aspirasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni pada hari yang sama.
“Ketua dan bendahara bersama anggota Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari hari ini juga melakukan aksi di Dinas Pendidikan Teluk Bintuni,” ujar Matias.
Ia mengatakan persoalan keterlambatan pencairan bansos pendidikan bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2025 tahap II, sekitar 89 mahasiswa disebut belum menerima bantuan pendidikan. Sementara pada tahun 2026 tahap I, sekitar 70 mahasiswa di Kota Studi Manokwari juga belum menerima pencairan dana pendidikan.
“Dari total berkas mahasiswa sebanyak 474 orang, masih ada sekitar 70 mahasiswa di Kota Studi Manokwari yang belum menerima pencairan bansos,” katanya.
Menurut Matias, berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa, Surat Perintah Membayar (SPM) telah diterbitkan beberapa waktu lalu. Namun hingga kini sebagian mahasiswa masih menunggu proses pencairan dana.
Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya dialami mahasiswa di Kota Studi Manokwari, tetapi juga mahasiswa asal Teluk Bintuni yang berada di Sorong.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera memberikan penjelasan resmi sekaligus mempercepat proses pencairan bantuan pendidikan agar aktivitas perkuliahan mahasiswa tidak terganggu.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah supaya mahasiswa yang memang terdaftar sebagai penerima dapat segera menerima haknya,” tegasnya.
Selain percepatan pencairan, pihak mahasiswa juga meminta adanya transparansi dalam mekanisme penyaluran bansos pendidikan, mengingat sumber pendanaan berasal dari APBD maupun dana Otonomi Khusus (Otsus).
Matias juga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan turun langsung melakukan pendataan mahasiswa agar tidak terjadi kesalahan data yang berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan.
Menurutnya, pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), sehingga bantuan pendidikan harus tepat sasaran dan benar-benar membantu kebutuhan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi.
“Kami berharap ke depan penyaluran bansos pendidikan dapat berjalan lebih baik, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa,” tutupnya.(*)
