BEKASI|GarudaPost.id – Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan program Sekolah Swasta Gratis mulai tahun ajaran 2026/2027, khusus menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri melalui seleksi PPDB/SPMB, terutama bagi keluarga kurang mampu dan siswa berprestasi . Langkah ini menjamin hak pendidikan tidak terhalang biaya atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Latar Belakang & Tujuan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap tahun, ribuan siswa di Bekasi gagal masuk sekolah negeri karena kuota terbatas. Program ini bertujuan menekan angka putus sekolah, memeratakan akses pendidikan, dan menjamin setiap anak bersekolah tanpa beban biaya. Wali Kota Bekasi menegaskan: “Tidak ada siswa boleh berhenti sekolah hanya karena tidak lolos negeri atau kendala ekonomi. Kami jamin akses pendidikan setara dan gratis” .
Skema & Kerja Sama
– Mitra Sekolah: Pemkot bekerja sama dengan 109 sekolah swasta yang memenuhi syarat: biaya SPP di bawah Rp200.000/bulan, lokasi dekat sekolah negeri, dan fasilitas layak . Di setiap kelurahan disiapkan minimal 1 sekolah rintisan (total sekitar 56 SMP).
– Sumber Dana: Subsidi gabungan APBN & APBD: BOSP (Rp1.190.000/tahun/siswa), BOSDA (Rp25.000/bulan), BSM (Rp150.000/bulan). Total subsidi sekitar Rp275.000/bulan, menutup hampir seluruh biaya sekolah .
– Aturan Ketat: Sekolah dilarang pungut uang gedung, pangkal, ujian, atau biaya lain bagi siswa jalur ini; kualitas pendidikan wajib setara sekolah negeri dan diawasi Disdik & BMPS.
Syarat & Cara Daftar
– Sasaran: Siswa tidak lolos negeri, dari keluarga kurang mampu, dan/atau berprestasi, jenjang SD & SMP .
– Pendaftaran: Melalui kantor Dinas Pendidikan atau tautan resmi: bit.ly/SiapSekolahDiKotaBekasi, saat pendaftaran ulang SPMB 2026 .
– Dokumen: KTP/KK orang tua, surat keterangan tidak mampu, bukti tidak diterima di sekolah negeri, rapor nilai.
Harapan & Dukungan
Ketua BMPS Bekasi menyambut positif, menyebut program ini solusi adil dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Diperkirakan lebih dari 1.000 siswa langsung terbantu tahun ini, ke depannya diperluas hingga jenjang SMA. Masyarakat diminta memantau info resmi Disdik agar tidak tertipu pungutan liar.
“Pendidikan hak semua warga. Pemkot terus perbaiki mutu dan jamin tidak ada diskriminasi antara siswa negeri maupun swasta,” tambah Kadisdik Bekasi .
Penulis : Kevin
Editor : Redaksi
