Garudapost.id-Piru/ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi Kepala Lapas Piru, Hery Kusbandono, bersama Bupati SBB, Asri Arman, di Pendopo Bupati, Kamis (22/10), dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Warga Binaan serta persiapan akreditasi Klinik Lapas Piru dengan target predikat paripurna.
Dalam pertemuan tersebut, Kalapas Piru menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk menunjang operasional dan mutu pelayanan Klinik Lapas Piru, termasuk dukungan tenaga medis, tenaga apoteker, serta pinjam pakai alat kesehatan yang belum tersedia secara memadai, seperti emergency set. Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan klinik dalam memenuhi standar pelayanan dan persyaratan akreditasi.
Kalapas Piru, Hery Kusbandono, menegaskan bahwa dukungan lintas instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.
“Kami berupaya mempersiapkan Klinik Lapas Piru agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin optimal bagi Warga Binaan. Dukungan tenaga kesehatan dan pemenuhan sarana medis sangat dibutuhkan untuk menunjang kesiapan akreditasi, dengan target meraih predikat paripurna,” ujar Hery.
Selain pemenuhan kebutuhan klinik, koordinasi turut membahas akses jaminan kesehatan bagi Warga Binaan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bupati SBB menyampaikan bahwa Warga Binaan yang belum terdaftar akan diprioritaskan dalam proses pendaftaran, sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan dapat semakin diperhatikan.
Bupati SBB, Asri Arman, juga menyatakan akan segera menginstruksikan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan Lapas Piru.
“Pemerintah daerah akan mendorong perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan pelayanan kesehatan di Lapas Piru, termasuk dukungan tenaga kesehatan, sarana medis, dan upaya memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Warga Binaan,” ujarnya.
Koordinasi ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Lapas Piru dan Pemerintah Kabupaten SBB dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mendukung pemenuhan standar akreditasi, serta mewujudkan Klinik Lapas Piru yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan Warga Binaan.


















