garudapost.id PONTIANAK-Di tengah gencarnya komitmen Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) memberantas penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, praktik dugaan pelanggaran di lapangan kembali menuai sorotan tajam masyarakat. Warga di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 63.781.01, Jalan Prof. M. Yamin, kawasan Kobar Ujung, Kota Pontianak, mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat menyusul dugaan aktivitas pengisian Solar bersubsidi menggunakan armada bertangki modifikasi.
Sorotan warga tidak hanya tertuju pada dugaan praktik pelangsiran Solar bersubsidi, tetapi juga pada kehadiran mobil patroli kepolisian di area SPBU tersebut. Masyarakat menilai, aktivitas pengisian oleh kendaraan-kendaraan yang dicurigai telah dimodifikasi itu terkesan berlangsung tanpa penindakan tegas.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, warga menduga adanya praktik “koordinasi” atau setoran kepada oknum tertentu sehingga aktivitas tersebut dapat terus berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, tudingan serius ini masih bersifat dugaan sepihak dan memerlukan pembuktian serta klarifikasi resmi dari instansi terkait.
Pola Berubah, Praktik Diduga Masih Berjalan
Sejumlah warga setempat mengungkapkan adanya perubahan pola operasional dalam dugaan penyalahgunaan distribusi Solar di SPBU tersebut. Jika sebelumnya intensitas pengisian oleh armada yang dicurigai diklaim mencapai belasan unit per hari, belakangan frekuensinya disebut mulai berkurang.
Perubahan ritme ini diduga masyarakat sebagai upaya meredam sorotan publik agar praktik pengisian dengan tangki modifikasi tidak terlalu mencolok. Namun, dugaan mengenai perubahan modus serta volume penyaluran tersebut wajib diuji secara objektif melalui audit data penjualan SPBU, pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV), serta keterangan resmi dari pengelola maupun otoritas pengawas hilir migas.
Penyalahgunaan distribusi Solar bersubsidi berdampak langsung pada hak masyarakat.
Ketika kuota subsidi diduga tersedot ke tangki-tangki modifikasi, konsumen yang berhak—seperti sopir angkutan logistik dan pelaku usaha kecil—justru menanggung kerugian akibat kelangkaan.
Sorotan Terhadap Kehadiran Mobil Patroli dan Inisial HR
Kecurigaan warga kian menguat ketika mereka mengaku beberapa kali melihat mobil patroli kepolisian mendatangi lokasi SPBU 63.781.01. Alih-alih melihat adanya langkah penertiban atau pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai, warga justru mempertanyakan tujuan kehadiran petugas di lokasi tersebut.
”Kami sangat prihatin melihat nasib sopir logistik dan masyarakat umum yang harus mengantre berjam-jam, tetapi sering tidak kebagian Solar.
Sementara itu, di depan mata kami, Solar bersubsidi diduga diisi ke kendaraan bertangki modifikasi dalam jumlah besar,” ujar seorang perwakilan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Berdasarkan penuturan warga, armada yang dicurigai kerap beroperasi meliputi dua unit truk yang diduga dilengkapi tangki berkapasitas hingga 2.000 liter, serta sekitar sepuluh unit truk lainnya dengan kapasitas tangki yang disebut mencapai 800 liter.
Warga juga mengaitkan kepemilikan atau pengelolaan armada-armada tersebut dengan seseorang berinisial HR.
Terkait rincian jumlah armada, spesifikasi modifikasi tangki, maupun keterlibatan pihak berinisial HR, seluruh informasi tersebut masih berada pada tahap dugaan dan belum terverifikasi secara hukum.
Sesuai asas praduga tak bersalah, belum ada ketetapan hukum yang menyatakan pihak-pihak yang disebut terbukti melakukan tindak pidana.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk bersikap konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menertibkan rantai distribusi BBM bersubsidi.
Warga menilai, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pengecer skala kecil di lapangan, sementara dugaan penyimpangan dalam skala besar terkesan luput dari sentuhan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi manajemen pengelola SPBU 63.781.01, pihak berinisial HR, serta Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) maupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar guna memperoleh konfirmasi, hak jawab, serta klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
Tim
