GARUDAPOST.ID | BANTEN – Kebakaran yang melanda permukiman masyarakat Baduy Luar hingga menghanguskan 21 rumah memicu keprihatinan sekaligus kecaman dari aktivis feminis berdarah Banten, Rara Feminism, S.H., yang juga berprofesi sebagai advokat.
Rara menyatakan, peristiwa tersebut bukan sekadar kehilangan bangunan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ruang hidup, identitas budaya, serta martabat masyarakat adat Baduy yang selama ini menjadi salah satu penjaga kearifan lokal di Banten.
Sebagai putri daerah Banten, Rara mengaku berdiri bersama masyarakat adat, khususnya perempuan adat yang selama ini berperan penting dalam menjaga lingkungan, sumber kehidupan, dan warisan budaya leluhur.
“Baduy bukan sekadar objek wisata atau komoditas narasi luar. Baduy adalah benteng etika, keseimbangan alam, dan tata nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi. Ketika kearifan lokal terancam, yang tergerus bukan hanya ruang fisik, melainkan juga ingatan kolektif dan harga diri masyarakat adat,” tegas Rara.
Ia juga menyoroti munculnya persoalan kebakaran tersebut di tengah polemik penolakan masyarakat adat terhadap rencana pemindahan Badak Jawa. Menurutnya, sikap masyarakat adat dalam menyampaikan pandangan mengenai wilayah dan lingkungan tempat mereka hidup harus dihormati.
Dalam perspektif feminisme ekologi, Rara menilai perempuan adat merupakan salah satu kelompok yang paling merasakan dampak ketika ruang hidup, sumber air, lahan, dan tatanan sosial masyarakat mengalami gangguan.
“Ketika kebijakan atau kepentingan eksternal berbenturan dengan suara masyarakat adat, relasi kuasa yang timpang berpotensi mengabaikan hak masyarakat lokal untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Rara turut menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dengan polemik agenda pemindahan satwa dan kepentingan besar di baliknya. Ia juga menyinggung nama Hashim yang menjadi sorotan dalam perdebatan publik tersebut.
Namun, menurutnya, setiap pihak yang disebut dalam polemik harus diberikan ruang klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
“Kekuasaan, modal, dan ambisi proyek tidak boleh ditempatkan di atas martabat masyarakat adat serta kelestarian tanah leluhur,” katanya.
Atas peristiwa tersebut, Rara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, mendesak dilakukannya investigasi secara menyeluruh, transparan, dan independen terhadap kebakaran yang menghanguskan 21 rumah di Kampung Baduy Luar, guna memastikan penyebab kejadian serta mengungkap apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.
Kedua, meminta agar segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun pemaksaan terhadap masyarakat adat terkait sikap mereka terhadap pemindahan Badak Jawa dan pengelolaan ruang hidup dihentikan.
Ketiga, mendesak perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan kelompok rentan di komunitas adat, termasuk pemulihan psikososial, jaminan keamanan, serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat.
Keempat, meminta negara dan seluruh pemangku kepentingan memberikan penghormatan nyata terhadap kearifan lokal serta hak-hak masyarakat hukum adat di Banten.
Rara menegaskan, penyelesaian persoalan masyarakat Baduy tidak boleh berhenti pada penanganan dampak kebakaran semata. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap keberlangsungan adat, lingkungan, dan hak masyarakat setempat.
“Banten tidak akan diam ketika adatnya terancam dan ruang hidup masyarakatnya hancur. Kami akan terus mengawal kebenaran, membela kearifan lokal Baduy, dan berdiri bersama masyarakat adat,” pungkas Rara Feminism, S.H., aktivis feminis sekaligus advokat.
Penulis : S Tarigan
Editor : S Tarigan
Sumber Berita: Sandi Andika
























