Garudapost.id – REJANG LEBONG – Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan “Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Desa” di Dusun II Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, disorot warga. Proyek dengan pagu Rp 80.162.000 itu diduga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi mark up anggaran.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi persawahan, kegiatan tersebut merealisasikan 4 unit gazebo kayu, 4 unit PJU Solar Cell, dan 1 unit gapura bertuliskan “WISATA SAWAH RRC”.
Dari hasil pengecekan warga di lapangan, Minggu 10/8/2026, 4 gazebo yang dibangun menggunakan kayu biasa dengan struktur tiang langsung tancap tanah tanpa pondasi cor. Atap menggunakan spandek gelombang warna biru dan merah. Sementara 4 tiang lampu yang terpasang merupakan jenis PJU tenaga surya dengan tinggi sekitar 3 meter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran Rp80 juta lebih, tapi realisasinya pakai kayu biasa. Seharusnya kalau dana segitu pakai kayu meranti atau kruing biar awet puluhan tahun. Kami menduga ada ketidaksesuaian antara RAB dengan fisik di lapangan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 ayat 1 yang menyatakan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
Selain itu, kegiatan ini juga diduga melanggar Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus berazaskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
“Dengan hitungan harga wajar, 4 gazebo + 4 lampu solar + 1 gapura itu nilainya di atas pagu. Kami minta BPD, Camat Curup Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong segera turun audit dan membuka RAB kegiatan ini ke publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Rimbo Recap dan Ketua TPK belum dapat dikonfirmasi terkait rincian anggaran, jenis material, dan realisasi volume kegiatan.
Warga berharap ada audit menyeluruh agar penggunaan Dana Desa benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan negara.(umidi)
