GARUDAPOST.ID – Bone Bolango – Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penting setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Bone Bolango, Kamis (24/9/2026).
Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan, kerja anggaran yang telah dilakukan bersama harus berujung pada satu tujuan utama, yakni menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Ismet, proses pembahasan anggaran tidak berhenti pada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Lebih dari itu, setiap rumusan dalam APBD harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kesungguhan, pembahasan yang matang, serta perhatian terhadap berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Bagi Ismet, anggaran daerah merupakan instrumen untuk menjalankan pemerintahan sekaligus memenuhi kepentingan masyarakat. Karena itu, penggunaan anggaran harus ditempatkan pada kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran ini untuk masyarakat. Olehnya itu, kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah. Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran sesuai dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ismet berharap APBD Perubahan 2026 tidak sekadar menjadi perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah. Kesepakatan yang telah dicapai harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ismet juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap berpijak pada kepentingan publik. “Tahapan APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan mengikuti proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berlangsung,” harapnya.
