Bali | Keamanan Bali bukan semata tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Sebab, tanpa stabilitas keamanan, roda pariwisata tidak akan berputar. Dan tanpa pariwisata, fondasi ekonomi Bali pun akan goyah.
Kesadaran itulah yang menjadi benang merah dalam pertemuan strategis yang dipimpin Kapolda Bali, Daniel Adityajaya bersama para pemangku kepentingan sektor pariwisata di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan ini turut dihadiri anggota DPD RI, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Kepala Dinas Pariwisata, serta pelaku industri pariwisata.
Kapolda Bali menegaskan, forum ini menjadi sarana konsolidasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah preventif dalam menjaga keamanan pariwisata Bali yang semakin kompleks di tengah dinamika global.
“Bali sebagai etalase Indonesia tetap menjadi destinasi favorit dunia. Tidak hanya sebagai pusat pariwisata, tetapi juga penggerak investasi, devisa, dan citra bangsa,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp42 triliun, didominasi penanaman modal asing di sektor real estate dan pariwisata. Angka ini menegaskan posisi Bali sebagai ruang ekonomi strategis nasional.
Namun, tingginya mobilitas wisatawan dan investasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Mulai dari kemacetan, pelanggaran aturan lalu lintas dan adat oleh wisatawan asing, penyalahgunaan izin tinggal, aktivitas usaha ilegal oleh warga negara asing (WNA), hingga potensi tindak pidana konvensional dan transnasional.
“Kita patut bersyukur atas kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah. Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga membawa konsekuensi tantangan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Kapolda menekankan bahwa penegakan hukum memang penting, namun pencegahan harus menjadi prioritas utama.
“Menindak pelaku kejahatan adalah prestasi, tetapi mencegah terjadinya kejahatan adalah kemuliaan. Oleh karena itu, upaya preventif harus menjadi orientasi utama kita bersama,” imbuhnya.
Untuk itu, Polda Bali telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan patroli terpadu di kawasan wisata dan objek vital, peningkatan kehadiran polisi pariwisata dan bhabinkamtibmas, serta penguatan sistem deteksi dini berbasis kolaborasi dengan pecalang, desa adat, dan komunitas lokal.
Selain itu, pengawasan lalu lintas wisata diperketat melalui rekayasa arus dan edukasi keselamatan, disertai sosialisasi aturan hukum dan norma budaya Bali kepada wisatawan. Operasi yustisi dan cipta kondisi juga digelar secara berkala untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya yang melibatkan WNA.
Polda Bali juga mengoptimalkan platform digital Cakrawasi, sebuah sistem pengawasan terpadu yang memungkinkan pendataan dan pemantauan orang asing secara real time. Aplikasi ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi ancaman, termasuk keberadaan pelaku kejahatan internasional.
“Keamanan Bali bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama. Tanpa stabilitas keamanan, tidak akan ada pariwisata dan tanpa pariwisata, tidak akan ada stabilitas ekonomi,” tegas Kapolda Bali.
Ia pun mengajak seluruh stakeholder untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sistem pengamanan pariwisata Bali yang modern, terintegrasi, responsif, dan berbasis teknologi.
Sementara itu, anggota DPD RI, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, memberikan apresiasi atas langkah konkret Polda Bali dalam menjaga keamanan demi keberlanjutan pariwisata.
“Mari kita dukung upaya ini dengan langkah nyata, seperti pemasangan CCTV di hotel, villa, dan area publik, serta aktif melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi Cakrawasi. Jika terjadi gangguan keamanan, segera laporkan melalui call center Polri 110,” ujarnya.
Dengan kolaborasi yang kuat antara aparat, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Bali diharapkan tetap menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing global.
