GARUDAPOST.ID – Bone Bolango – Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal aktivitas pertambangan di Bone Bolango tidak ingin ditutup dengan tumpukan catatan dan janji tindak lanjut. Satgas Pemuda Pengawal Tambang justru menagih solusi konkret atas persoalan yang selama ini terus berputar di meja pembahasan.
Ketua Satgas Pemuda Pengawal Tambang Kelvin Tolinggi menegaskan, forum bersama DPRD Bone Bolango, pemerintah daerah dan PT Gorontalo Minerals (GM) harus menghasilkan langkah yang jelas, terutama menyangkut kepastian aktivitas tambang rakyat di kawasan Motomboto dan sekitarnya. “Yang kami harapkan dari forum ini bukan hanya pembahasan, tetapi ada output dan tindak lanjut yang jelas,” tegas Kelvin dalam RDP, Rabu (16/9/2026).
Menurut Kelvin, persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan dari sisi administrasi. Di lapangan terdapat masyarakat yang telah menjalankan aktivitas pertambangan dan membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan aktivitas mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada saat yang sama, PT GM memiliki rencana pengembangan kegiatan menuju tahap produksi. Kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan tambang rakyat semakin mendesak agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial ketika aktivitas perusahaan meningkat.
Kelvin mendorong pemerintah bersama pihak terkait membuka jalan legal bagi aktivitas masyarakat melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurutnya, pembahasan WPR harus kembali melihat kondisi nyata di lapangan. Penetapan wilayah tidak cukup hanya berdasarkan dokumen, tetapi harus memperhatikan titik aktivitas masyarakat dan kebutuhan ekonomi warga yang selama ini berada di kawasan tersebut.
Pihaknya juga meminta pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat duduk bersama dengan PT GM serta masyarakat penambang untuk menyusun mekanisme penyelesaian yang dapat dipahami semua pihak.
“Jangan sampai ketika perusahaan sudah masuk produksi, baru persoalan masyarakat dicari jalan keluarnya,” kata Kelvin.
Kelvin menegaskan Satgas tidak menempatkan diri untuk membela salah satu pihak. Fokus Satgas adalah memastikan keberadaan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat sama-sama mendapatkan kepastian melalui aturan dan mekanisme yang jelas.
Menurutnya, persoalan yang muncul setidaknya menyentuh dua sisi, yakni kepastian hukum dan persoalan sosial. Keduanya harus dibicarakan sejak awal sehingga tidak menjadi hambatan ketika kegiatan pertambangan perusahaan memasuki tahapan yang lebih besar.
Selain persoalan tambang rakyat, pihaknya turut meminta PT GM memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai perkembangan perusahaan. Data tenaga kerja, asal pekerja, perkembangan eksplorasi, rencana produksi, kontribusi kepada daerah, CSR serta tahapan kegiatan perusahaan dinilai penting untuk diketahui.
Khusus tenaga kerja, pihaknya meminta keterlibatan masyarakat lokal tidak berhenti pada angka persentase. Masyarakat perlu mendapat gambaran nyata mengenai peluang kerja dan peningkatan kapasitas yang dapat mereka akses.
Hal yang sama berlaku untuk manfaat ekonomi. Pihaknya meminta kejelasan mengenai kontribusi perusahaan terhadap daerah, termasuk PAD, royalti, retribusi maupun program CSR.
Kelvin berharap hasil RDP segera diterjemahkan menjadi langkah nyata. Satgas mendorong dalam tiga sampai lima bulan ke depan sudah terdapat perkembangan konkret terhadap persoalan yang dibahas, termasuk kepastian mekanisme bagi aktivitas tambang rakyat.
Baginya, forum tambang tidak boleh hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas. Ukurannya adalah apa yang berubah setelah forum selesai. Karena itu, pihaknya meminta seluruh pihak tidak kembali menunggu persoalan membesar untuk kemudian mencari solusi.
