GARUDAPOST.ID
TOBA – Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat tata kelola data pemerintahan melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Upaya tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Toba bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba melalui kegiatan Mentoring Pengisian Data Prioritas Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Toba, Senin (31/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Wali Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Toba. Mentoring menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman antar-OPD dalam pengelolaan dan pengisian data prioritas, sekaligus memastikan data yang dihimpun dapat memenuhi standar sebelum dilakukan proses verifikasi dan diunggah ke Portal Satu Data Kabupaten Toba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini dinilai penting mengingat ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu fondasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi program pemerintah, hingga pengambilan kebijakan daerah.
Saat membuka kegiatan, Kepala Diskominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan mengakui bahwa pengelolaan data bukan pekerjaan sederhana karena membutuhkan koordinasi dan ketelitian dari setiap perangkat daerah. Namun, menurutnya, proses tersebut akan memberikan manfaat besar apabila data yang dihasilkan telah lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kita bicara soal data memang agak kompleks, tetapi kalau data sudah valid, kerjaan semakin lebih enak. Kalau Kabupaten Toba datanya sudah tersedia dengan lengkap, maka masyarakat bisa melihat melalui website setiap rekapan data di Kabupaten Toba,” ujar Tumpal.
Menurutnya, ketersediaan data yang baik tidak hanya dibutuhkan pemerintah untuk kepentingan internal, tetapi juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Data yang telah dikelola secara baik dapat menjadi sumber informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
BPS Apresiasi Penguatan Tata Kelola Data
Kepala BPS Kabupaten Toba Sabar Alberto Harianja mengapresiasi pelaksanaan mentoring tersebut. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan adanya keseriusan Diskominfo Toba dalam memperkuat pengelolaan statistik sektoral dan mengawal kualitas data yang dihasilkan perangkat daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini menjadi bukti nyata dari Kominfo Toba bagaimana keseriusannya untuk mengawal data statistik dan dua tahun terakhir ini perkembangannya cukup signifikan. Kita berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut,” ungkap Sabar.
Kolaborasi antara Diskominfo dan BPS menjadi penting dalam penyelenggaraan SDI karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Diskominfo sebagai Walidata memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penyebarluasan data, sementara BPS sebagai Pembina Data memberikan pembinaan terkait standar, metadata, serta kualitas data statistik sesuai ketentuan.
Data Prioritas Dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Toba Lamtiur Debataraja menjelaskan bahwa data prioritas merupakan data yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah.
Karena itu, penentuan data prioritas tidak sekadar berkaitan dengan banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan indikator yang hendak dicapai pemerintah daerah.
Data yang menjadi prioritas diharapkan tersedia secara lengkap, memiliki kualitas yang baik, menggunakan standar yang jelas, serta dapat diintegrasikan antarperangkat daerah. Dengan demikian, data tersebut tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
Data yang telah memenuhi ketentuan selanjutnya dipersiapkan untuk melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi sebelum dipublikasikan melalui Portal Satu Data Kabupaten Toba.
Peran OPD, Walidata dan Pembina Data
Dalam mekanisme penyelenggaraan Satu Data Indonesia, setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
Produsen Data, dalam hal ini perangkat daerah, bertanggung jawab menghasilkan data sesuai tugas dan kewenangannya serta menyampaikan data kepada Walidata.
Selanjutnya, Walidata, yaitu Diskominfo Kabupaten Toba, bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengelola, melakukan verifikasi sesuai mekanisme, serta mempublikasikan data yang telah memenuhi ketentuan.
Sementara Pembina Data, yakni BPS Kabupaten Toba, memberikan pembinaan terkait standar data, metadata, serta aspek kualitas data statistik agar data yang dihasilkan oleh perangkat daerah memiliki keseragaman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembagian peran tersebut menjadi salah satu kunci agar tidak terjadi pengelolaan data secara parsial di masing-masing OPD. Data yang dihasilkan diharapkan dapat saling terhubung dan digunakan secara konsisten untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat.
Berpedoman pada Perpres Satu Data Indonesia
Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data pemerintah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan.
Di tingkat Kabupaten Toba, pelaksanaannya juga mengacu pada SK Bupati Toba Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Toba.
Selain itu, kegiatan tersebut merujuk pada SK Bupati Toba Nomor 557 Tahun 2026 tanggal 11 Agustus 2026 tentang Pembentukan Admin Portal Satu Data Toba Tahun 2026, sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dan pemanfaatan portal data daerah.
Melalui mentoring ini, Pemkab Toba diharapkan tidak hanya mengejar kelengkapan pengisian data, tetapi juga membangun budaya kerja berbasis data di lingkungan pemerintahan.
Data yang lengkap namun tidak akurat tentu tidak akan memberikan manfaat maksimal. Sebaliknya, data yang valid, mutakhir, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Penguatan Satu Data Indonesia di Kabupaten Toba pada akhirnya diharapkan mampu menghadirkan satu rujukan data pemerintah daerah yang dapat digunakan bersama, sekaligus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
Dengan kolaborasi antara Produsen Data, Walidata dan Pembina Data, Pemkab Toba terus mendorong terwujudnya tata kelola data yang lebih terstruktur, berkualitas dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Penulis : Tomuan.S
Editor : S Tarigan
Sumber Berita: MC TOBA
