MAKASSAR — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Komite Pejuang Kerakyatan bersama puluhan atlet sepak bola dan futsal putri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (22/9/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan pembatalan kegiatan atau kompetisi serta persoalan anggaran pembinaan atlet sepak bola dan futsal putri di Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jenderal lapangan aksi, Dandy Ariyanto, dalam orasinya menyampaikan bahwa para atlet telah menjalani latihan dan persiapan dalam waktu yang cukup lama sebelum kegiatan yang mereka ikuti disebut dibatalkan.
“Kami mengecam keras pembatalan sepihak ini. Atlet putri kami sudah siap bertanding, sudah latihan siang malam, tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Ini bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Anggaran pembinaan putri diduga dipermainkan,” ujar Dandy dalam orasinya.
Massa aksi juga mempertanyakan kebijakan pembinaan atlet putri yang mereka nilai belum memberikan perlakuan yang setara dengan atlet putra.
Menurut mereka, atlet putri Sulsel telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan olahraga dan membutuhkan kepastian program serta dukungan pembinaan dari pihak terkait.
“KONI dan Dispora gagal menjadi bapak asuh atlet. Komisi E DPRD sebagai pengawas juga tutup mata. Kami menduga ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pembinaan. Kami minta RAB dibuka secara transparan,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, sejumlah atlet putri mengenakan jersey olahraga dan membawa bola sebagai simbol aspirasi. Massa juga membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan “Selamatkan Masa Depan Atlet Putri Sulsel” dan “Tolak Diskriminasi KONI-Dispora”.
Aliansi menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Sulsel dan pihak terkait.
Pertama, mendesak Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka bersama KONI dan Dispora Sulsel untuk membahas persoalan pembatalan kegiatan tersebut.
Kedua, meminta Ketua KONI dan Kepala Dispora Sulsel mengevaluasi keputusan pembatalan serta memastikan hak-hak pembinaan atlet sepak bola dan futsal putri.
Ketiga, meminta transparansi anggaran pembinaan atlet putri untuk Tahun Anggaran 2025–2026, termasuk program dan realisasinya.
Keempat, menuntut adanya kesetaraan hak dan kesempatan pembinaan antara atlet putra dan putri.
Massa juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar. Mereka turut menyampaikan rencana melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pembinaan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan apabila dalam waktu 3×24 jam tidak memperoleh kejelasan dari pihak terkait.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WITA tersebut berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat kepolisian.
Perwakilan DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, disebut menemui massa dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KONI Sulsel maupun Dispora Sulsel belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pembatalan kegiatan, dugaan diskriminasi pembinaan, maupun transparansi anggaran yang disampaikan massa aksi.
Berita ini tetap terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi dari KONI Sulsel, Dispora Sulsel, maupun pihak terkait lainnya.(**)
Penulis : Nur
Editor : Syam
