GARUDAPOST.ID|TOBA – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Toba menempuh jalur hukum dengan melaporkan pemilik akun Facebook bernama Fredrik Manahap ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Toba.
Laporan tersebut berkaitan dengan sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menggunakan judul “Oknum Wartawan Abal-Abal” dan mencantumkan tiga nama yang disebut sebagai wartawan. Salah satu nama yang dicantumkan diketahui merupakan anggota AKPERSI DPC Kabupaten Toba.
Atas unggahan tersebut, AKPERSI mengambil langkah hukum untuk meminta kepastian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Toba bersama sejumlah pengurus dan anggota hadir mendampingi proses pelaporan di SPKT Polres Toba.
AKPERSI menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik dan pendapat, termasuk melalui media sosial. Namun, kritik terhadap profesi maupun individu, menurut organisasi tersebut, tetap harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan fakta, etika, serta hak orang lain.
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Toba menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bentuk pendampingan organisasi terhadap anggota yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau unggahan di ruang digital.
«“Kami menghormati kebebasan berpendapat dan kritik. Namun, apabila ada persoalan terhadap wartawan, kami berharap disampaikan melalui mekanisme yang tepat dan berdasarkan fakta. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, biarlah aparat penegak hukum yang memeriksa dan menentukan berdasarkan bukti,” tegasnya.»
AKPERSI juga menegaskan bahwa pelaporan tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya membungkam kebebasan berekspresi. Organisasi menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Toba untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan penilaian terhadap materi unggahan maupun pihak-pihak yang terkait.
Dengan demikian, AKPERSI tidak mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum adanya proses dan penilaian dari aparat penegak hukum.
“Pers memiliki tanggung jawab untuk bekerja berdasarkan fakta. Demikian pula setiap orang yang menyampaikan informasi di ruang publik. Kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak serta nama baik orang lain,” demikian sikap AKPERSI DPC Kabupaten Toba.
AKPERSI DPC Kabupaten Toba berharap Polres Toba dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
AKPERSI DPC KABUPATEN TOBA
Penulis : Tomuan.S
Editor : S Tarigan
