Garudapost.id|Langkat – Keluhan mengenai dugaan kenaikan setoran atau fee proyek di Kabupaten Langkat kian mencuat ke permukaan. Isu ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pelaku jasa konstruksi setempat, mulai dari obrolan di warung kopi, lokasi pengerjaan proyek, hingga berbagai grup percakapan WhatsApp.
Berdasarkan laporan yang dihimpun fiksumnews.com, keresahan para kontraktor tersebut terungkap dalam perbincangan di kawasan Kopi Paret, Langkat. Mereka menyoroti adanya lonjakan persentase fee proyek yang dinilai semakin memberatkan pelaku usaha konstruksi di daerah tersebut.
Para kontraktor membandingkan besaran potongan proyek pada masa kepemimpinan sebelumnya dengan kondisi saat ini. Jika pada era Syah Afandin besaran fee disebut berada di angka 15 persen, kini di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tio Rita, angkanya dikabarkan melonjak hingga 20 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Katanya perubahan, tapi kok fee malah naik? Dulu 15 persen, sekarang 20 persen. Di mana perubahannya?” keluh seorang kontraktor kepada fiksumnews.com, Rabu (12/11/2026).
Kenaikan persentase tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan rekanan. Pergantian pucuk pimpinan daerah yang semula diharapkan mampu menghadirkan tata kelola proyek yang lebih bersih dan transparan, dinilai justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
Kontraktor lainnya mengungkapkan bahwa angka 15 persen sebelumnya sudah terasa berat, namun masih bisa disiasati agar proyek tetap berjalan. Lonjakan menjadi 20 persen dianggap sudah di luar batas kewajaran.
“Kalau dulu 15 persen masih bisa kami putar-putar, kalau sekarang 20 persen ini sudah mencekik leher,” ujarnya.
Ancaman Penurunan Kualitas Infrastruktur
Tingginya potongan di awal pengerjaan dikhawatirkan berdampak langsung pada mutu pembangunan fisik di Kabupaten Langkat. Dengan anggaran efektif yang tersisa hanya 80 persen, kontraktor mengaku kesulitan membagi pos pembiayaan untuk belanja material, sewa peralatan, hingga upah tenaga kerja.
Kondisi ini memaksa sebagian rekanan melakukan penyesuaian di lapangan demi menekan kerugian, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
“Jangan salahkan kontraktor kalau kualitas pekerjaan jelek. Coba hitung, 20 persen sudah hilang di depan. Sisa 80 persen mau dipakai untuk apa? Untuk material, alat, upah, dan operasional. Mana cukup?” tegas sumber tersebut.
Para pelaku jasa konstruksi berharap Plt Bupati Langkat Tio Rita dapat turun langsung menyerap aspirasi para pekerja dan rekanan di lapangan, tanpa hanya bergantung pada laporan birokrasi. Mereka menegaskan posisi kontraktor sebagai mitra strategis pembangunan daerah, bukan objek pungutan.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami mitra pembangunan. Tolong, jangan jadikan kami sapi perah,” pintanya.
Terkait mencuatnya keluhan dan dugaan praktik fee proyek tersebut, redaksi Garudapost.id bersama fiksumnews.com masih terus berupaya menghubungi Plt Bupati Langkat Tio Rita serta pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat guna meminta klarifikasi dan hak jawab resmi agar pemberitaan berjalan berimbang.
Penulis : B Panjaitan
Editor : S Tarigan
