GARUDAPOST.ID|TOBA – DPRD Kabupaten Toba mulai membahas arah kebijakan pembangunan daerah melalui penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Toba tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba Tomson Manurung, didampingi Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan.
Bupati Toba Effendi Sintong P Napitupulu dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2027.
Arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Sejumlah indikator pembangunan juga ditargetkan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,28–6,67 persen, tingkat kemiskinan 4,52–5,28 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 78,73–79,23.
Untuk tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 0,47–0,85 persen, sementara gini ratio ditargetkan sebesar 0,342–0,344.
Menurut Bupati, prioritas pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD pada tahun ketiga.
Lima Ranperda Masuk Agenda Pembahasan
Selain APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Toba mengusulkan tiga Ranperda. Ketiganya meliputi Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, Bapemperda DPRD Toba mengusulkan dua Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dengan demikian, terdapat lima Ranperda yang akan masuk dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah.
Kelima regulasi tersebut memiliki ruang lingkup yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, tata kelola pemakaman, hingga sektor peternakan dan kesehatan hewan.
Pembahasan selanjutnya menjadi bagian penting untuk memastikan setiap Ranperda memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diterapkan secara efektif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran OPD Pemkab Toba.
Penulis : Tomuan S
Editor : S Tarigan
Sumber Berita: MC TOBA



















