garudapost.id BLITAR – Pengadilan Negeri (PN) Blitar menyatakan gugatan wanprestasi senilai Rp6,4 miliar yang diajukan Yoppy Tirta terhadap Wima Brahmantya tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2026/PN.Blt pada Senin, 16 November 2026.
Majelis hakim menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yakni menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi miliaran rupiah yang diajukan penggugat tidak dikabulkan dalam perkara tersebut.
Sengketa ini berawal dari kerja sama bisnis antara Yoppy Tirta dan Wima Brahmantya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 9 September 2021 di hadapan notaris.
Kesepakatan tersebut berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan penanaman di kawasan Perkebunan Karanganjar, Kabupaten Blitar.
Dalam perjalanannya, hubungan kerja sama itu mengalami perselisihan. Yoppy Tirta kemudian menggugat Wima Brahmantya atas dugaan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi material sekitar Rp6,4 miliar.
Namun, pihak Wima membantah seluruh dalil yang dituduhkan kepadanya. Melalui tim kuasa hukumnya, tergugat mempersoalkan sejumlah aspek mendasar dalam gugatan, termasuk kejelasan objek kegiatan penanaman, kesesuaian kegiatan yang dipersoalkan dengan substansi perjanjian awal, serta dasar pembuktian atas kerugian yang diklaim penggugat.
Persidangan pun berlangsung dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi dari masing-masing pihak. Salah satu tahapan yang menjadi perhatian adalah rencana pemeriksaan setempat atau lokasi onderzoek terhadap objek sengketa.
Pemeriksaan lapangan tersebut sempat dijadwalkan dua kali. Namun, agenda itu tidak terlaksana karena adanya kendala akses menuju lokasi penanaman yang menjadi objek perkara.
Setelah seluruh rangkaian persidangan dilalui, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan NO terhadap gugatan yang diajukan Yoppy Tirta.
Putusan tersebut sekaligus membuat tuntutan pembayaran ganti rugi Rp6,4 miliar tidak dikabulkan. Meski demikian, putusan NO perlu dipahami sebagai pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima, bukan putusan yang secara otomatis menyatakan seluruh substansi sengketa telah diputus benar atau salah.
Menanggapi hasil persidangan tersebut, Wima Brahmantya menyatakan menghormati keputusan majelis hakim. Ia mengaku sejak awal merasa telah menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan kerja sama.
“Saya menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Sejak awal saya meyakini telah menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, yaitu menyediakan lahan sebagaimana yang telah disepakati. Ketika kemudian muncul perselisihan dan gugatan wanprestasi, saya memilih menyelesaikannya melalui jalur hukum. Saya bersyukur proses persidangan telah menghasilkan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima,” ujar Wima.
Menurutnya, perkara tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi para pelaku usaha agar tidak mengabaikan detail dalam menyusun kesepakatan bisnis. Kejelasan objek kerja sama, ruang lingkup kewajiban, hingga mekanisme pelaksanaan dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.
“Semoga ini menjadi pembelajaran bersama mengenai pentingnya kejelasan isi perjanjian, kepastian objek kerja sama, serta standar pembuktian yang kuat dalam setiap hubungan bisnis,” imbuhnya.
Wima juga menegaskan tetap menghormati hak setiap pihak untuk menempuh langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Putusan perkara ini menjadi pengingat bahwa dalam hubungan bisnis, kesepakatan tertulis bukan sekadar formalitas. Kejelasan isi kontrak dan ketepatan dalam membuktikan setiap dalil menjadi bagian penting ketika sebuah kerja sama berujung di meja hijau. (Favan)





















