SULTENG, GarudaPost.id – Kelangkaan dan tingginya harga LPG subsidi 3 kilogram atau gas melon di Kabupaten Morowali terjadi akibat kuota yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pasokan gas bersubsidi kerap mengalami kekurangan di sejumlah wilayah.
Staf Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Morowali, Hendra, menjelaskan bahwa kuota LPG subsidi yang diberikan untuk Morowali saat ini belum mampu mengimbangi lonjakan konsumsi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa gas sekarang langka dan mahal adalah karena kuota di Morowali memang kurang. Kedua, Morowali menjadi sasaran kerja sehingga terjadi ledakan penduduk yang membuat kebutuhan gas semakin meningkat,” ujar Hendra di Kantor Camat Bungku Barat, Sabtu (13/6).
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Morowali bersama Pertamina telah melaksanakan operasi pasar LPG subsidi di sejumlah kecamatan, yakni Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Pesisir, dan terbaru di Bungku Barat.
Selain operasi pasar, pemerintah juga mendorong masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi untuk beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram. Upaya tersebut dilakukan melalui program pasar murah yang menyediakan LPG 5,5 kilogram dan 12 kilogram dengan harga lebih rendah dibanding harga di tingkat pengecer.
“Di pasar murah itu gas 5,5 kilogram kami jual Rp145 ribu, sementara di pengecer bisa mencapai Rp170 ribu. Untuk isi ulang 12 kilogram dijual Rp260 ribu, sedangkan di pengecer sekitar Rp300 ribu,” jelasnya.
*Persyaratan Operasi Pasar dan Pasar Murah*
Hendra menambahkan, masyarakat yang ingin membeli LPG melalui operasi pasar wajib menunjukkan KTP Morowali sesuai lokasi pelaksanaan kegiatan, membawa tabung kosong untuk ditukar, serta menyiapkan uang sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Adapun untuk operasi pasar di Bungku Barat hari ini, pemerintah menyiapkan sekitar 560 tabung LPG subsidi. Sementara sebelumnya di Bungku Tengah tersedia 150 tabung, Bahodopi 770 tabung, dan Bungku Pesisir 200 tabung.
Menurutnya, jadwal operasi pasar berikutnya masih dibahas bersama Pertamina dan akan diumumkan setelah ada kesepakatan lebih lanjut.
*Solusi Jangka Menengah dan Panjang*
Lebih jauh, Hendra mengatakan solusi jangka menengah yang ditempuh pemerintah adalah mengurangi penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menerima. Mereka akan diarahkan menggunakan LPG 5,5 kilogram melalui berbagai program pasar murah.
“Masih banyak masyarakat yang tidak berhak menerima gas melon tetapi masih menggunakannya. Itu yang coba kami alihkan ke gas 5,5 kilogram,” katanya.
Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemkab Morowali sedang melakukan pendataan dan penyusunan basis data penerima subsidi yang akan diajukan kepada Pertamina. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyaluran LPG subsidi sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa persoalan kebutuhan LPG bagi warga non-KTP Morowali hanya dapat diatasi melalui penambahan kuota dari pemerintah pusat. Namun selama kuota belum bertambah, masyarakat yang mampu diharapkan beralih menggunakan LPG non-subsidi agar ketersediaan gas melon dapat diprioritaskan bagi warga yang berhak menerima subsidi.
“Kalau kuotanya belum ditambah, ada baiknya masyarakat yang mampu menggunakan gas 5,5 kilogram. Sebab untuk warga ber-KTP Morowali saja, kuota gas melon yang ada saat ini masih belum mencukupi,” pungkasnya.
