garudapost.id WAMENA – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua Pegunungan bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Produktif menggelar pertemuan strategis di Wamena, Selasa (12/10/2026).
Perwakilan BP3OKP Papua Produktif, Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah konkret penguatan perekonomian daerah melalui program-program prioritas yang selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Pegunungan (RIPPP), Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Pegunungan (RAPPP), dan Rencana Aksi Program (RAP) BP3OKP.
BP3OKP Papua Produktif menegaskan, fokus utama pertemuan ini adalah bagaimana mengangkat kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di 8 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus ada sinkronisasi antara program dinas dengan program Papua Produktif. Tujuannya satu, ekonomi masyarakat asli Papua harus bangkit dan kemiskinan ekstrem harus turun secara nyata,” ujar Yoyo Iwik Sriyoto.
BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan mendorong dan mensinkronkan program strategis kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Program strategis/prioritas tersebut telah terkoneksi dengan RIPPP, RAPPP, dan RAP, di antaranya:
1. Membangun ekosistem pengembangan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
2. Pengembangan koperasi, baik koperasi Primer/Sekunder dan Koperasi Merah Putih.
3. Pameran produk dalam dan luar daerah.
4. Pengembangan ekonomi lokal yang berbasis komoditas unggulan (Kopi)
5. Swasembada pangan untuk mendukung kegiatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi.
6. Penggunaan anggaran Dana Otsus yang harus sesuai program, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertemuan ini menjadi penanda komitmen bersama bahwa pembangunan ekonomi di Papua Pegunungan harus tumbuh dari bawah, bertumpu pada kekuatan koperasi dan UKM OAP, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.
Penulis: Nelson S
















