garudapost.id WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN, Kamis, 12 November 2026 – BP3OKP – Papua Produktif melakukan pertemuan dengan
Kepala Bulog di ruang rapat BP3OKP, Wamena.
Pertemuan itu membahas program-program Bulog dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya di bidang ketahanan pangan di Provinsi Papua Pegunungan.
BP3OKP menyampaikan apresiasi kepada Bulog atas program-program yang telah dijalankan, sekaligus mendorong agar penyaluran beras berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Beras SPHP 5 Kg: Harga Dijaga, Rakyat Dilindungi
Poin pertama yang didorong BP3OKP adalah penyaluran dan stok beras SPHP.
SPHP adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Program ini hadir untuk menjaga harga agar tetap terjangkau di tengah kondisi geografis Papua Pegunungan yang tidak mudah.
Beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 Kg dengan harga Rp13.500 per Kg, atau kurang lebih Rp65.000 per 5 Kg. Harga ini mengikat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
Stok untuk Papua Pegunungan harus benar-benar tersedia, sesuai harapan, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Penyaluran SPHP ditopang oleh kurang lebih 50 mitra, dengan komposisi yang berimbang, 50-50, yakni mitra dari Nusantara dan mitra Orang Asli Papua (OAP).
BP3OKP menegaskan, mitra wajib menebus beras sesuai ketentuan, kemudian menyalurkannya kepada penerima manfaat yang sebenarnya. Dengan begitu, penyaluran beras SPHP dapat terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab.
2. Bantuan Pangan 10 Kg untuk KPM: Berpijak pada Data
Poin kedua adalah bantuan pangan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penerima manfaat adalah masyarakat yang namanya telah tertera sesuai identitas dasar atau KTP di Kantor Kependudukan, yang datanya diakses dari Jakarta. Bulog Wamena menerima database yang sudah ditetapkan tersebut.
Karena itu, apabila nama tidak tercantum dalam database, jangan menyalahkan Bulog. Hal tersebut berkaitan dengan proses pengusulan dari pemerintah.
Setiap KPM menerima 10 Kg beras per bulan. Program ini telah berjalan di 5 kabupaten di Papua Pegunungan.
BP3OKP menegaskan, program beras bantuan 10 Kg ini harus dikawal bersama agar berjalan dengan baik dan benar-benar menyentuh keluarga yang berhak.
Catatan Penting: Stok ASN, TNI, Polri Harus Aman Terlebih Dahulu
Dari beras SPHP 5 Kg dan beras bantuan pangan 10 Kg tersebut, penyaluran dapat dilakukan apabila stok tersedia.
Apabila penyaluran untuk ASN, TNI, dan Polri sudah aman dan sudah diterima dengan baik, serta stok terjaga, barulah beras SPHP dan beras KPM dapat disalurkan secara optimal.
3. Menatap Natal, Tahun Baru, hingga Idul Fitri: Stok Harus Siap Jauh Hari
Poin ketiga adalah kesiapan stok beras dalam rangka mengawal perayaan Natal, Tahun Baru, dilanjutkan dengan Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Dalam hal ini, Kepala Bulog dan tim telah menyiapkan agenda dan jumlah stok yang tercatat sesuai target dan rencana yang disiapkan.
BP3OKP berharap penyaluran stok dapat ditempuh melalui jalur udara maupun jalur darat, cuaca tidak berkabut, dan jalan Wamena – Jayapura dalam kondisi bagus, tidak berlumpur, tidak putus. Dengan demikian, persiapan stok untuk setelah Natal, Tahun Baru, Bulan Puasa, dan Idul Fitri dapat terkendali dengan baik.
4. Koperasi Merah Putih: Menyalakan Kembali Ekonomi Kampung
Poin berikutnya adalah Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih Provinsi Papua Pegunungan sejatinya sudah berjalan dengan baik.
Sudah ada dua kali pertemuan dengan BP3OKP. Koperasi ini membantu hasil panen masyarakat, di mana hasil panen dapat dijual kembali atau disalurkan dalam pemasaran sesuai pasar yang tersedia.
Selain itu, koperasi juga dibantu dalam pemasaran dengan meminta jatah atau dukungan penyediaan beras SPHP 5 Kg dan BBM. Dalam hal ini, yang utama adalah beras SPHP 5 Kg.
BP3OKP mendorong agar setiap bulan ada jatah untuk Koperasi Merah Putih, sesuai catatan, mungkin setengah ton atau satu ton, untuk menghidupkan operasional Koperasi Merah Putih.
Hal ini penting karena pasca kemarau panjang, panen masyarakat banyak yang gagal. Sayur banyak yang gagal, tanaman-tanaman lainnya banyak yang gagal. Agar para pengurus koperasi tetap memiliki kegiatan, dapat dikondisikan dengan adanya dukungan atau distribusi beras dari Bulog.
5. Bantuan 141,9 Ton Bukan Hanya untuk Jayawijaya, Tapi untuk 3 Kabupaten Korban Kekeringan
Poin berikutnya dalam rangka menunjang dan mendukung program pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Pertanian, BP3OKP menegaskan agar tidak terjadi miskomunikasi.
Menurut informasi data yang dirilis dari Kepala Bulog dan Kepala Bidang Pengadaan, bantuan beras 141,9 ton tersebut bukan hanya untuk Jayawijaya saja, tetapi untuk korban kekeringan di 3 kabupaten, yakni Jayawijaya, Nduga, dan Lanny Jaya.
Bantuan tersebut sudah dikeluarkan semua dari gudang Bulog dan dalam hal ini pihak provinsi, yakni Kepala Dinas Sosial, Bapak Yenius Palingin, yang sudah menandatangani dan menyerahkan. Selanjutnya diserahkan ke masing-masing instansi atau pemerintah kabupaten setempat.
Libatkan Pelaku Usaha OAP, Bukan Hanya Sebagai Penerima
Terakhir, BP3OKP mengapresiasi dan memohon kepada pihak Bulog dan timnya dalam pendistribusian dan penampungan stok beras di Provinsi Papua Pegunungan, baik beras SPHP 5 Kg, beras bantuan 10 Kg, maupun persediaan stok lainnya, agar dengan hormat melibatkan pelaku usaha Orang Asli Papua.
Sasaran di Orang Asli Papua, pemasaran juga dibantu untuk Orang Asli Papua, pendistribusiannya, tenaga kuli, dan bidang-bidang lainnya.
Mohon jangan hanya penerimanya saja, tetapi pendistribusiannya juga melibatkan Orang Asli Papua.
Hal ini dalam rangka mengatasi inflasi yang tinggi, kemiskinan ekstrem, dan mengatasi gagal panen di Provinsi Papua Pegunungan akibat cuaca ekstrem, yakni kemarau yang panjang.
“Semoga dengan adanya kerja sama, sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi BP3OKP terhadap kantor instansi Bulog, semuanya berjalan dengan baik, ketahanan pangan bisa diatasi dengan baik, sehingga Papua Pegunungan tidak akan terjadi kelaparan. Tidak ada kemiskinan. Perputaran uang ada. Semua berjalan dengan baik,” ujar Perwakilan BP3OKP Papua Produktif, Yoyo Iwik Sriyoto,S.Sos,M.Si.
Penulis : Nelson Surabut
Editor : Wanti
Sumber Berita : Perwakilan BP3OKP Papua Produktif, Yoyo Iwik Sriyoto,S.Sos,M.Si.
