GARUDAPOST.ID | PADANGSIDIMPUAN — Janji yang diucapkan saat air bah masih melanda kini terasa semakin jauh dari kenyataan. “Akan diselesaikan dalam seminggu,” begitu kata pejabat saat itu. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan hingga kini ratusan keluarga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor Kota Padangsidimpuan masih menunggu kepastian. Bantuan belum diterima, data diduga berubah-ubah, dan nama-nama warga tiba-tiba menghilang dari daftar penerima.
Nama-Nama Perwakilan Warga yang Mendesak KPK RI
Berikut nama-nama warga yang secara langsung menyuarakan jeritan dan mendesak KPK RI untuk segera memproses laporan masyarakat yang telah diserahkan:
– Willy Alfisyahri Ritonga
Ketua Umum Lembaga AN-PP, yang memimpin penyerahan Laporan Dumas ke KPK RI. Beliau menegaskan: “Kami tidak menuduh siapa-siapa. Tapi fakta di lapangan berbicara: angka berubah, nama hilang, dan penjelasan tidak memuaskan. KPK RI, datanglah langsung ke desa-desa kami. Verifikasi sendiri data di atas kertas dengan kenyataan di lapangan.”
– Elida — Desa Huta Lombang
Sudah tiga kali mengikuti aksi damai di depan kantor Wali Kota. “Rumah saya rusak berat. Saya sudah lapor saat itu. Tapi sampai sekarang belum ada bantuan. Janji Wali Kota belum terwujud. Kapan kami diperhatikan?”
– Nurhalima Nasution — Kelurahan Tobat
Menduga banjir diperparah karena drainase tidak dibersihkan sebelum bencana terjadi. Pertanyaannya ke pemerintah kota belum pernah dijawab secara resmi.
– Ummi Purnama Harahap
Namanya diduga tidak ada dalam daftar penerima bantuan padahal rumahnya rusak berat. “Saya tidak tahu alasannya. Tetangga saya terdaftar, saya tidak. Mengapa?”
– Rajesh Sihombing
Aktif menyuarakan aspirasi korban bencana, menagih janji yang dijanjikan selesai dalam seminggu namun nyaris sebulan belum ada hasil.
– Imran Siregar & Hamdan Azis Siregar — Desa Sabungan
Rumah hanyut tersapu banjir, namun diduga belum menerima bantuan apa pun hingga hari ini.
Dugaan-Dugaan yang Semakin Menguat
Bersama ratusan warga lainnya, mereka mempertanyakan hal-hal mendasar yang belum terjawab:
– Angka yang Berubah: Dari awal tercatat lebih dari 3344 KK rumah rusak sedang ringan dan berat , diduga berubah drastis menjadi hanya 1133 KK, menjadi rusak berat seluruh nya, bahkan Dalam penyataan salah seorang anggota DPRD Fraksi PDI fajar Dalimumte. Menjadi 380 KK, pada saat diwawancarai wartawan,
– Siapa yang mengubahnya dan atas dasar apa?
– Penggabungan Dua Bencana: Dua peristiwa berbeda — Maret dan November 2025 — diduga disatukan dalam satu laporan, sehingga banyak warga dianggap “sudah tertangani” padahal belum menerima apa pun
– Dokumen Sulit Diakses: Permendagri dan dokumen R3P yang menjadi dasar penyaluran bantuan diduga sulit diakses oleh warga. Mengapa dokumen publik ini tertutup?
– Penjadwalan Huntap Dipertanyakan: Warga menolak dipindah karena merasa rumah masih layak huni, sementara pembangunan tetap berjalan di area yang sama. Mengapa standar ganda diterapkan?
Seruan Tegas Kepada KPK RI
Nama-nama di atas mewakili ratusan suara yang kini berpadu menjadi satu seruan:
“KPK RI, kami mohon — turunlah ke Padangsidimpuan. Datanglah ke Huta Lombang, Tobat, Sitamiang, Sabungan, Padang Matinggi, dan Sibatu. Baca dokumennya, tapi bicaralah juga dengan kami yang tinggal di sini. Jika tidak ada yang salah, buktikan dengan data terbuka. Jika ada yang tidak beres, periksa pihak-pihak terkait. Kami tidak meminta keajaiban — kami hanya meminta keadilan.”
Laporan Dumas telah diserahkan. Nama-nama telah bersaksi. Kini seluruh masyarakat korban bencana menunggu langkah nyata. Setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan, semakin mempertegas betapa mendesaknya pemeriksaan independen dilakukan.
Seluruh isi berita ini bersifat dugaan berdasarkan keluhan dan laporan masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidimpuan, DPRD Kota Padangsidimpuan, maupun pihak-pihak terkait lainnya berhak dan kami undang untuk menyampaikan penjelasan, data, dan bukti guna pemberitaan yang lebih berimbang.
Penulis : Lesmanan Halawa
Editor : S Tarigan

























