garudapost.id, Pangkalan Bun – Masyarakat bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat,Kamis 15/10/2026,Pagi.
Aksi damai Dilakukan Di Bundaran Pancasila Yang berada di pusat kota pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kobar diikuti sekitar 150 orang dari 15 desa.massa menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah pusat yang dibacakan melalui ketua APDESI kepala desa Lalang.Mereka meminta agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada laporan, tetapi juga diwujudkan melalui bantuan langsung kepada masyarakat serta upaya pemadaman yang lebih maksimal.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah penetapan status darurat bencana nasional karhutla. Selain itu, massa meminta pemerintah segera mengerahkan bantuan water bombing ke titik-titik kebakaran prioritas yang sulit dijangkau melalui pemadaman Udara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya menegaskan bahwa warga yang terdampak membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama mereka yang terpapar kabut asap, mengalami gangguan kesehatan, kehilangan mata pencaharian, serta kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Enam Tuntutan Masyarakat kepada Pemerintah Pusat
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat bersama komunitas dan relawan menyampaikan enam tuntutan sebagai berikut.
Pertama, mendesak pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional karhutla agar penanganan dapat dilakukan secara lebih serius dan terkoordinasi.
Kedua, mendesak pemerintah segera mengerahkan bantuan water bombing pada titik-titik kebakaran prioritas yang sulit dijangkau dan membutuhkan penanganan segera.
Ketiga, mendesak pemerintah menyalurkan bantuan nyata secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak, khususnya warga yang terpapar kabut asap, mengalami gangguan kesehatan, kehilangan mata pencaharian, serta terganggu aktivitas dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Keempat, meminta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan dan pengorbanan relawan peduli api yang berada di garis terdepan pemadaman. Para relawan harus menghadapi panas ekstrem, kepulan asap, dan medan yang sulit demi melindungi masyarakat serta lingkungan.
Kelima, mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Massa juga meminta agar izin korporasi yang terbukti melanggar ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keenam, mendesak pemerintah segera menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi serta pemulihan ekosistem hutan dan lahan yang terbakar secara terencana, terukur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat setempat.
Aksi demo juga Minta Lahan Terbakar Diawasi dan Dihijaukan Kembali
Perwakilan masyarakat juga meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait meningkatkan pengawasan terhadap lahan-lahan yang terbakar. Mereka berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan kebakaran untuk kepentingan pembukaan perkebunan secara melanggar hukum.
“Harapan kami, lahan-lahan yang terbakar ini sama-sama kita awasi. Kalau ada yang menanam sawit dan terbukti melakukan pelanggaran, silakan ditindak tegas. Kami juga berharap lahan hutan yang terbakar dapat direboisasi dan dihijaukan kembali dengan melibatkan masyarakat setempat,” ungkap perwakilan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya.
Menurutnya, pemulihan kawasan pascakebakaran harus menjadi perhatian bersama agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut. Penanganan karhutla, kata dia, tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti langkah pemulihan ekosistem dan pengawasan terhadap kawasan yang terdampak.
Warga Desa Berharap Negara Hadir
Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat turut menyampaikan keresahan warga desa yang selama berbulan-bulan harus menghadapi kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap karhutla.
Ia berharap pemerintah pusat hadir memberikan bantuan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,terutama warga yang tinggal di wilayah pelosok.
“Kami berharap negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami yang berada di pinggiran, di desa-desa, sudah merasakan keresahan luar biasa. Namun, sampai sekarang kami belum melihat bantuan dari pusat yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai telah memberikan respons terhadap dampak kabut asap, salah satunya melalui penyediaan rumah oksigen hingga ke sejumlah desa.
Menurutnya, keberadaan rumah oksigen tersebut menjadi salah satu bentuk upaya membantu masyarakat yang selama ini menghirup udara yang tidak sehat akibat karhutla.
Ia juga berharap pihak swasta turut mengambil bagian dalam penanganan bencana tersebut.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat sangat diperlukan agar dampak karhutla dapat ditangani secara bersama-sama.
“Kami berharap semua pihak bisa bergotong royong membantu masyarakat. Apa pun bentuk bantuan yang diberikan, tentu sangat berarti bagi warga desa yang saat ini sedang menghadapi dampak karhutla,” tambahnya.
Aksi damai yang diikuti sekitar 150 peserta dari 15 desa tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama agar pemerintah pusat segera merespons kondisi yang mereka hadapi.
Masyarakat berharap enam tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan atau laporan semata, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan, bantuan konkret, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat di wilayah terdampak, penanganan karhutla bukan hanya persoalan memadamkan api, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, mata pencaharian, serta keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.(Ronny)
