GARUDAPOST.ID, MERAUKE – Perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Merauke St. Fransiskus Xaverius melalui Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPR RI yang dinilai tidak adil dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya terkait mandeknya RUU Masyarakat Adat, pada Selasa (21/04/2026).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Merauke, PMKRI menilai DPR RI menunjukkan standar ganda dalam proses legislasi. Mereka menyoroti percepatan pengesahan sejumlah regulasi yang dianggap berpihak pada kepentingan investasi, sementara RUU Masyarakat Adat justru dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Yoram oagay, menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan masyarakat adat, khususnya di wilayah Papua. Tanpa payung hukum yang kuat, tanah ulayat dan hutan adat dinilai rentan terhadap eksploitasi atas nama pembangunan yang tidak inklusif.
Selain itu, Yoram juga mengingatkan bahwa DPR RI merupakan representasi rakyat, bukan kepentingan korporasi. Mengabaikan RUU Masyarakat Adat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat konstitusi yang menjamin perlindungan masyarakat hukum adat.
Poin Tuntutan PMKRI Merauke:
1. Mengecam standar ganda DPR RI dalam proses legislasi yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat adat.
2. Mendesak DPR RI untuk segera memasukkan dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai prioritas utama legislasi nasional.
Yoram Oagay menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi, bukan justru merampas hak masyarakat adat. Mereka juga menyatakan akan terus menyuarakan perjuangan bersama elemen masyarakat hingga keadilan benar-benar ditegakkan di atas tanah adat.
Pernyataan sikap ini ditutup dengan semangat “Pro Ecclesia et Patria” yang berarti demi gereja dan tanah air.(*)
