Garudapost.id – Manado – Kementerian Dalam Negeri mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan, menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Koordinator Substansi Pengendalian dan Evaluasi pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sofyan pada Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Bappeda Litbang Bone Bolango di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Sofyan menjelaskan, pemanfaatan SIPD menjadi bagian penting dalam memperkuat pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, alokasi anggaran, dan capaian kinerja, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipantau secara lebih sistematis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengendalian dan evaluasi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif. Proses tersebut harus mampu memberikan gambaran objektif mengenai perkembangan program, kesenjangan antara target dan realisasi, serta faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja. Karena itu, data yang tercatat dalam SIPD perlu dimanfaatkan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi kelengkapan pelaporan,” jelasnya.
Sofyan memaparkan bahwa modul pengendalian dan evaluasi dalam SIPD mencakup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Program Strategis Nasional, serta manajemen risiko pembangunan. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat dokumentasi proses pengendalian, mendukung pembinaan pemerintah daerah, dan membantu pemantauan program secara lebih terstruktur.
SIPD juga diposisikan sebagai sumber data terpadu yang menghubungkan perencanaan elektronik (e-planning), penganggaran elektronik (e-budgeting), dan pelaporan elektronik (e-reporting). Integrasi tersebut diharapkan meningkatkan konsistensi data, memudahkan penelusuran informasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.
“Melalui pengembangan modul tersebut, keluaran yang diharapkan antara lain dasbor pemantauan, laporan pengendalian dan evaluasi secara berkala, daftar rekomendasi bagi pemerintah daerah, serta dokumentasi tindak lanjut yang dapat ditelusuri. Dengan dukungan data yang lebih terintegrasi, pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengenali hambatan dan menentukan langkah korektif,” paparnya.
Namun, pemanfaatan sistem digital perlu diikuti kualitas data dan kedisiplinan aparatur dalam memperbarui informasi. Data yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat mengurangi ketepatan evaluasi dan berisiko menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, penguatan SIPD perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia perencana, komitmen pimpinan, serta koordinasi antarperangkat daerah. Pengawasan juga harus disertai tindak lanjut yang jelas ketika ditemukan penyimpangan atau target yang belum tercapai.
“Melalui optimalisasi SIPD, pengendalian dan evaluasi pembangunan diharapkan semakin efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya menjadi tempat pencatatan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membantu memastikan perencanaan dan anggaran benar-benar mendukung pencapaian target serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” tutupnya.
