GARUDAPOST.ID, MANOKWARI – Perwakilan cabang olahraga (cabor) di Papua Barat menemui Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, guna mendorong percepatan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) atau Musyawarah Luar Biasa (Muslu) KONI Papua Barat.
Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Forum Peduli Olahraga Pengprov Cabor Papua Barat (FPO Pengprov Cabor) sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi olahraga di daerah.
Koordinator FPO Pengprov Cabor, Septer Dimara, menjelaskan bahwa dari total 42 cabang olahraga yang ada, sebanyak 36 cabor masih aktif.
Namun, karena keterbatasan ruang, hanya 15 perwakilan cabor yang dapat bertemu langsung dengan gubernur.
“Kami dari 42 cabor yang masih aktif ada 36, tetapi yang mewakili untuk bertemu gubernur hanya 15 cabor,” ujar Septer saat ditemui di Amban, Manokwari, pada Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, tujuan utama audiensi tersebut adalah mendorong percepatan pelaksanaan Musprov atau Muslu KONI Papua Barat agar tidak menghambat agenda pembinaan dan kompetisi olahraga di daerah.
“Audiensi ini hanya satu tujuan, yakni meminta percepatan Musprov atau Muslu KONI Papua Barat. Ini penting agar cabor tidak terhambat dalam persiapan, termasuk pelaksanaan open turnamen yang menjadi bagian dari kualifikasi,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan cabor juga menyampaikan sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan administrasi dalam kepengurusan karateker KONI Papua Barat.
Septer mengungkapkan, pihaknya menyoroti perpanjangan Surat Keputusan (SK) karateker yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tugas menuju Musprov.
“Ada sejumlah hal yang seharusnya dilakukan oleh karateker sesuai SK, namun tidak dijalankan dengan alasan keterbatasan anggaran. Bahkan muncul permintaan perpanjangan SK, yang menurut kami tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Selain itu, cabor juga meminta agar gubernur turun tangan untuk mengintervensi percepatan pelaksanaan Musprov, termasuk berkoordinasi dengan KONI Pusat terkait penunjukan karateker yang bertugas menyelenggarakan musyawarah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan para cabor.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pelaksanaan Musprov KONI Papua Barat.
Menurut Septer, gubernur bahkan menargetkan pelaksanaan Musprov dapat dilakukan pada minggu kedua bulan Mei 2026, dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Bapak Gubernur merespons sangat baik dan siap mendukung pelaksanaan Musprov pada minggu kedua bulan Mei. Terkait biaya juga akan disupport,” katanya.
Selain itu, gubernur juga menyinggung soal apresiasi kepada para atlet, khususnya terkait bonus bagi atlet yang telah berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua serta Aceh-Medan.
“Untuk bonus atlet, rencananya akan dibayarkan pada bulan Mei, jika tidak ada kendala,” tambah Septer.
Lebih lanjut, dalam audiensi tersebut juga disampaikan permintaan agar gubernur menyurati KONI Pusat guna mempercepat proses penunjukan karateker yang memiliki mandat jelas untuk segera melaksanakan Musprov KONI Papua Barat tahun 2026.
Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri polemik kepengurusan sekaligus memastikan roda organisasi KONI Papua Barat kembali berjalan normal demi mendukung pembinaan dan prestasi olahraga di daerah.(*)
(Penulis:Viki Itlay)
