GARUDAPOST.ID – Bone Bolango– Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Melalui Bappeda-Litbang Kabupaten Bone Bolango menggelar kegiatan (FGD) kedua, tentang kajian resiliensi fiskal dan pendanaan alternatif untuk pembangunan lestari di kabupaten anggota LTKL yang digelar di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, Selasa (28/4/2026 ).
Kepala BAPPEDA LITBANG Bone Bolango Sri Mulyani Lalijo, S.E., M.Si. Menjelaskan menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini terungkap dalam dokumen Executive Summary Kajian Resiliensi Fiskal Daerah dan Pendanaan Alternatif Pembangunan Lestari.
Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa total pendapatan daerah mengalami kontraksi hingga 33 persen dalam kurun waktu 2024–2026, dari Rp1,36 triliun menjadi sekitar Rp906,20 miliar. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya TKD hingga 40 persen, yang selama ini masih mendominasi struktur pendapatan daerah.
Ketergantungan tinggi terhadap TKD, yang mencapai sekitar 85 persen, membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas. Di sisi lain, struktur belanja daerah juga masih didominasi belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari total APBD, sehingga ruang untuk pembiayaan pembangunan menjadi semakin sempit.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp70,02 miliar pada 2024 menjadi Rp143,91 miliar pada 2026. Namun, peningkatan tersebut dinilai belum cukup untuk menutup penurunan TKD secara signifikan.
Dampak terhadap Pembangunan Lestari
Tekanan fiskal ini berdampak langsung pada pelaksanaan agenda pembangunan lestari di Bone Bolango. Program strategis seperti perlindungan kawasan hutan, penguatan ekonomi lokal, hingga hilirisasi komoditas berisiko terhambat akibat keterbatasan anggaran.
Selain itu, keterbatasan ruang fiskal juga menyebabkan pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja wajib, termasuk cicilan utang, sehingga alokasi untuk program inovatif dan pembangunan jangka panjang menjadi terbatas.
Langkah Strategis Pemerintah Daerah
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain:
* Efisiensi dan refocusing anggaran, dengan memangkas kegiatan non-prioritas
* Penguatan PAD, melalui digitalisasi pajak, sensus PBB, dan optimalisasi pajak kendaraan
* Kolaborasi multipihak,termasuk pemanfaatan CSR dan pengembangan ekonomi berbasis ekosistem
* Pengembangan pendanaan alternatif, seperti skema konservasi, ekowisata, dan pembiayaan iklim
Namun demikian, implementasi berbagai strategi ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas data, sistem, serta ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.
Rekomendasi untuk RKPD 2027
Dalam kajian tersebut, disampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk penyusunan RKPD 2027, di antaranya:
1. Spending review berbasis dampakuntuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja
2. Optimalisasi PAD secara berkelanjutan melalui sistem perpajakan yang lebih akurat dan transparan
3. Mobilisasi pendanaan alternatif, termasuk skema Payment for Ecosystem Services dan pembiayaan hijau
4. Integrasi indikator pembangunan lestaridalam dokumen perencanaan daerah
5. Penguatan ekonomi berbasis ekosistem, seperti kopi Pinogu, ekowisata, dan jasa lingkungan
6. Penguatan tata kelola data digital,melalui dashboard terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan
Menuju Kemandirian Fiskal
Kajian ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan fiskal daerah agar tidak lagi bergantung pada transfer pusat. Dengan memanfaatkan potensi lokal, memperkuat inovasi pembiayaan, serta meningkatkan kualitas tata kelola, Bone Bolango diharapkan mampu membangun kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
