garudapost.id DENPASAR –Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja alias Edo, mengapresiasi putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata 25 Miliar dari penggugat Togar Situmorang terhadap empat perusahaan media di Bali.
Menurut Edo, putusan tersebut menjadi pengingat penting bahwa sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik harus ditempatkan dalam kerangka hukum pers, dengan memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Putusan sela ini patut diapresiasi. Bukan semata-mata karena empat perusahaan media terbebas dari gugatan di PN Denpasar, tetapi karena ada penegasan mengenai pentingnya menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pers memiliki rezim hukum dan mekanisme penyelesaian tersendiri yang tidak boleh diabaikan,” ujar Edo.
Namun, ia mengingatkan agar putusan tersebut tidak berhenti sebagai kemenangan prosedural bagi perusahaan media. Ada pesan yang jauh lebih penting, yakni menjaga keberanian wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan fakta dan kebenaran kepada masyarakat.
Sebagai pengamat komunikasi publik sekaligus asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Edo menilai gugatan hukum terhadap perusahaan pers berpotensi menimbulkan ketakutan yang lebih luas apabila tidak disikapi secara proporsional.
Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh media yang sedang berhadapan dengan perkara hukum, melainkan juga dapat memengaruhi psikologi wartawan di ruang redaksi maupun ketika menjalankan tugas peliputan.
“Jangan sampai wartawan kemudian berpikir dua kali untuk memberitakan suatu fakta hanya karena khawatir digugat, disomasi, atau berhadapan dengan proses hukum. Kalau ketakutan itu mulai mengendalikan keputusan jurnalistik, kita sedang berhadapan dengan ancaman self-censorship atau sensor terhadap diri sendiri,” tegasnya.
Edo menjelaskan, self-censorship dapat berkembang menjadi chilling effect, yakni situasi ketika ancaman konsekuensi hukum membuat wartawan maupun perusahaan pers memilih menghindari pemberitaan tertentu, sekalipun informasi tersebut memiliki kepentingan publik yang kuat.
Dalam situasi seperti itu, yang dirugikan bukan hanya wartawan dan perusahaan pers, tetapi juga masyarakat. Sebab, publik kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya menjadi bagian dari hak mereka untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
“Pers jangan sampai kehilangan keberanian karena tekanan. Kita tidak boleh membiarkan ancaman gugatan menjadi bayang-bayang yang membuat wartawan enggan mengungkap fakta. Sebab, ketika wartawan mulai takut memberitakan sesuatu yang benar, sesungguhnya hak publik untuk memperoleh informasi juga sedang terancam,” katanya.
“Pers tidak boleh menjadi pengecut karena ancaman. Wartawan tidak boleh menjadi ceroboh karena kebebasan. Dan masyarakat tidak boleh kehilangan haknya karena pers kehilangan keberanian. Maka, jangan biarkan pena wartawan kehilangan keberanian, dan jangan biarkan keberanian kehilangan kompas moral,’ ujar penulis Buku Kompas Moral Wartawan ini.
Meski demikian, Edo menegaskan bahwa keberanian jurnalistik tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Wartawan tetap harus bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, memberikan ruang konfirmasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan perusahaan pers agar tidak membiarkan wartawannya menghadapi persoalan hukum seorang diri. Perlindungan terhadap wartawan harus dibangun melalui tata kelola redaksi yang profesional, dokumentasi kerja jurnalistik yang baik, kepatuhan terhadap etika, serta tanggung jawab perusahaan pers.
‘Inilah yang sering saya sebut sebagai eko system perlindungan wartawan,’ ujarnya.
Sebagai penulis buku KOMPAS MORAL WARTAWAN: Menjaga Arah Jurnalisme, Melindungi Hak Publik di Era Digital, Edo berpandangan bahwa profesionalisme merupakan benteng paling penting dalam menjaga kemerdekaan pers.
“Pers membutuhkan kompas moral agar tidak kehilangan arah. Wartawan harus berani, tetapi keberaniannya harus dikendalikan oleh integritas, etika, dan profesionalisme. Jangan takut memberitakan kebenaran, tetapi jangan pula mengabaikan tanggung jawab jurnalistik,” ujarnya.
Edo berharap putusan sela PN Denpasar ini menjadi momentum bagi perusahaan pers dan wartawan untuk semakin memperkuat profesionalisme sekaligus menjaga independensi ruang redaksi.
“Jangan biarkan pena wartawan menjadi tumpul karena ketakutan. Kemerdekaan pers harus dijaga, tetapi kepercayaan publik juga harus dirawat. Sebab, pers yang kehilangan keberanian akan kehilangan salah satu alasan utama mengapa kemerdekaannya harus dipertahankan,” pungkasnya.
Isk
