BATAM | GARUDAPOST.ID-, Di sebuah ruang megah Balairungsari, di jantung Batam, percakapan tentang masa depan tidak lagi sekadar retorika birokrasi. Ia menjelma menjadi dialektika yang hidup antara negara, pasar, dan masyarakat dalam forum strategis yang digelar oleh Badan Pengusahaan Batam pada Kamis, awal April 2026.
Bertajuk “Mendengar Lebih Dekat, Bergerak Bersama Menuju 2026,” pertemuan ini bukan sekadar agenda formal. Ia adalah cerminan dari sebuah wilayah yang sedang menegosiasikan ulang identitas ekonominya di tengah tekanan global yang semakin kompleks dari perlambatan ekonomi dunia hingga persaingan investasi regional yang kian tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di ruangan itu, para pengusaha, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan duduk dalam satu frekuensi: mencari jalan keluar dari simpul-simpul lama birokrasi berlapis, ketidakpastian regulasi, dan tantangan daya saing sumber daya manusia.
Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Asman Abnur, menyebut Batam sebagai anomali yang patut dijaga. Dalam pandangannya, tidak banyak daerah di Indonesia yang memperoleh keistimewaan regulasi dari pusat seperti yang kini dimiliki Batam. Sejumlah kebijakan pemerintah mulai dari deregulasi hingga penyederhanaan perizinan telah membuka jalan bagi iklim investasi yang lebih ramah.
Namun, di balik optimisme itu, tersimpan pekerjaan rumah yang tidak sederhana bagaimana memastikan bahwa harmonisasi kebijakan benar-benar terasa di lapangan, bukan hanya di atas kertas.
Forum ini pun berkembang menjadi ruang pengakuan kolektif bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup ditopang oleh regulasi semata. Ia membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari konsistensi, transparansi, serta keberanian untuk mendengar kritik.
Nama-nama besar dari dunia usaha mulai dari Kris Wiluan hingga Saptana Tri Prasetiawan hadir bukan sekadar sebagai undangan, tetapi sebagai mitra dalam proses redefinisi arah pembangunan Batam. Mereka sepakat bahwa momentum penyatuan kepemimpinan antara BP Batam dan pemerintah kota menjadi peluang langka untuk mengurai hambatan struktural yang selama ini mengganjal.
Di sisi lain, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, berbicara dengan nada yang lebih reflektif daripada seremonial. Ia menekankan pentingnya “konstruksi pemikiran bersama” sebuah pendekatan yang menempatkan kebijakan sebagai hasil dialog, bukan keputusan sepihak.
Baginya, forum ini bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang: mendengar lebih dalam, memahami lebih jujur, dan bergerak lebih cepat.
Batam hari ini bukan hanya tentang kawasan industri atau pelabuhan bebas. Ia adalah laboratorium kebijakan tempat di mana Indonesia menguji sejauh mana kolaborasi dapat mengalahkan kompleksitas, dan sejauh mana visi bersama dapat menembus batas-batas birokrasi.
Jika forum ini menjadi indikator, maka masa depan Batam tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak regulasi yang dibuat, tetapi oleh seberapa baik semua pihak memilih untuk saling mendengar.(Redaksi)
