Garudapost.id-Ambon/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku melaksanakan evaluasi kinerja terhadap 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan secara daring, mulai Selasa, 13 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua minggu ini bertujuan mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas pada setiap UPT.
Evaluasi dipusatkan di Kanwil Ditjenpas Maluku dan diikuti oleh masing-masing UPT dari lokasi kerja masing-masing. Setiap hari, dua UPT dijadwalkan memaparkan target dan realisasi kinerja beserta kendala yang dihadapi.
Kegiatan ini diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, para pejabat administrator, para Ketua Tim, Kepala UPT, pejabat struktural, serta operator setiap bidang di lingkungan UPT Pemasyarakatan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan bahwa evaluasi merupakan langkah strategis untuk memastikan target kinerja berjalan sesuai rencana. “Evaluasi ini bukan sekadar melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga memastikan setiap kendala dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Kami ingin seluruh UPT bekerja lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Tandas Kakanwil.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Novriadi, menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program. “Target kinerja harus menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui evaluasi ini, kami dapat melihat kesesuaian antara rencana dan realisasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan,” Jelas Novriadi.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sarwono, menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan akurasi pelaporan sebagai penunjang akuntabilitas organisasi. “Akuntabilitas kinerja harus didukung data yang akurat, administrasi yang tertib, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan,” Tegas Sarwono.
Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Catherian V. Picauly, turut menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. “Melalui pemetaan capaian dan kendala, kita dapat menentukan langkah tindak lanjut yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan, termasuk dalam bidang pembimbingan kemasyarakatan,” Kata Catherian V. Picauly.
Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, evaluasi telah berlangsung selama dua hari dan mencakup tiga UPT Pemasyarakatan. UPT lainnya akan mengikuti evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan secara daring ini memungkinkan koordinasi dan pemantauan kinerja dilakukan secara terstruktur tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.
Kepala Lapas Dobo, Pieter Jan Lessy, menyampaikan bahwa evaluasi menjadi kesempatan untuk meninjau capaian sekaligus menyampaikan hambatan yang membutuhkan tindak lanjut. “Melalui evaluasi ini, kami dapat menyampaikan capaian secara langsung, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, serta memperoleh arahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di Lapas Dobo,” Ucap Pieter Jan Lessy.
Senada dengan itu, Kepala Lapas Saumlaki, Agung Wibowo, menilai evaluasi membantu menyelaraskan pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan. “Evaluasi ini membantu kami melihat kembali prioritas kerja dan memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan target. Masukan dari kantor wilayah menjadi bahan penting untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” Pungkas Agung Wibowo.
Kepala Lapas Wonreli, Indra Gunawan, juga menyampaikan bahwa evaluasi menjadi ruang untuk memperkuat komitmen jajaran. “Hasil evaluasi akan menjadi bahan tindak lanjut bagi jajaran kami agar pelaksanaan program semakin terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian draf kutipan Indra Gunawan.
Melalui evaluasi yang dilaksanakan selama dua minggu ini, Kanwil Ditjenpas Maluku berharap seluruh UPT mampu mengoptimalkan pencapaian target, meningkatkan koordinasi, serta menindaklanjuti setiap kendala secara tepat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembinaan warga binaan.
















