MANOKWARI,Garudapost.id – DPR Papua Barat mempertanyakan adanya dugaan pembatasan terhadap insan pers dalam peliputan kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pada agenda pembukaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Jumat (19/6/2026) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan Angota DPRPB, Xaverius Kameubun menyusul kekhawatiran sejumlah jurnalis di Manokwari yang mengaku belum mendapatkan kepastian akses peliputan di kawasan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi.
Lokasi itu direncanakan menjadi pusat pelaksanaan pembukaan Pesparawi Nasional XIV 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menghadiri dan membuka secara resmi ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari pada Sabtu (20/6/2026).
Menurut Xaverius Kameubun, kebebasan pers merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak.
Ia menilai para wartawan yang selama ini bertugas di Papua Barat telah dikenal luas karena aktif meliput berbagai kegiatan pemerintahan maupun peristiwa penting lainnya di daerah.
“Kebebasan pers adalah bagian dari demokrasi. Wartawan yang selama ini bekerja dan meliput kegiatan pemerintah sudah dikenal. Karena itu tidak perlu ada keraguan atau pembatasan yang berlebihan terhadap mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.
Kameubun mengatakan, media lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memperkenalkan berbagai potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, meskipun sebagian besar media yang bertugas di Papua Barat merupakan media lokal, kontribusi mereka dalam menyebarluaskan informasi tentang pembangunan dan kegiatan daerah tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Media lokal juga berperan besar memperkenalkan daerah ini ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia. Karena itu mereka harus diberikan ruang yang sama untuk menjalankan tugas jurnalistiknya,” katanya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa hanya sejumlah wartawan yang memperoleh kartu identitas khusus atau ID Card Media untuk melakukan peliputan langsung di area RTP Borarsi saat kedatangan Wakil Presiden.
Sementara itu, sejumlah wartawan lainnya mengaku belum mendapatkan kepastian terkait akses masuk ke lokasi kegiatan sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembatasan peliputan.
Meski demikian, hingga Sabtu pagi belum terdapat keterangan resmi mengenai pihak yang menetapkan mekanisme pembatasan akses tersebut, apakah berasal dari panitia pelaksana, pemerintah, maupun unsur pengamanan yang bertugas dalam kunjungan Wakil Presiden.
Kameubun berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan ruang yang proporsional kepada insan pers untuk menjalankan tugas peliputan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi media akan membantu menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV maupun agenda kunjungan Wakil Presiden di Manokwari.(*)
