NTB, GarudaPost.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator data desa, hingga pendamping Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat akurasi data sebagai langkah awal memperbaiki ketepatan program pengentasan kemiskinan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog bersama ratusan peserta di Mataram, Rabu (16/04/2026), dalam rangkaian Musrenbang NTB 2026.
Gus Ipul menegaskan bahwa perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan, dan hal itu harus didukung oleh data yang akurat. Saat ini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama, sehingga peran pemerintah desa menjadi kunci dalam proses pemutakhiran data.
Ia juga menekankan bahwa kepala desa wajib mengetahui secara detail kondisi warganya, termasuk siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial.
“Kalau datanya tidak akurat, program sebaik apa pun bisa meleset,” kira-kira begitu inti pesannya, meski tentu disampaikan dengan bahasa yang lebih diplomatis.
Gus Ipul mengungkapkan, masih terdapat sekitar 45 persen penerima PKH yang belum tepat sasaran. Karena itu, pembenahan data menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan kemiskinan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Diperlukan pendekatan pemberdayaan dan peningkatan akses pendidikan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem, tanpa adanya praktik titipan.
Selain itu, Menteri Sosial juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan. Ia pun menargetkan para pendamping PKH mampu mendorong minimal 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk graduasi setiap tahunnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut menyalurkan bantuan keuangan kepada Desa Berdaya Transformatif guna mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.
Penulis : Kevin
