Oleh: Wilson Lalengke
Garudapost.id, Jakarta – Peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional yang dirayakan setiap tanggal 3 Mei menjadi pengingat tajam tentang peran vital pers yang bebas dan independen bagi kesehatan masyarakat global. Hari itu – tepatnya hari ini, 3 Mei 2026 – adalah hari untuk mengevaluasi kondisi kebebasan pers di seluruh dunia, membela media dari serangan terhadap independensinya, dan memberikan penghormatan kepada jurnalis yang gugur dalam menjalankan tugas.
Asal-usul hari penting ini bermula pada 1991, dalam sebuah seminar UNESCO di Windhoek, Namibia. Para jurnalis Afrika berkumpul membahas pengembangan pers yang bebas, independen, dan pluralistik. “Deklarasi Windhoek” yang dihasilkan kemudian menjadi dokumen tonggak dalam perjuangan kemerdekaan media.
Pada 1993, Majelis Umum PBB, mengikuti rekomendasi Konferensi Umum UNESCO, secara resmi memproklamasikan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Tujuannya mengingatkan pemerintah akan kewajiban menghormati dan menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
Landasan Filosofis: Pasar Bebas Gagasan
Prinsip kebebasan pers berakar pada diskursus filosofis berabad-abad. Filsuf John Milton (1608-1674), dalam risalahnya Areopagitica tahun 1644, menentang lisensi pemerintah terhadap pers, menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menang dalam “perjumpaan yang bebas dan terbuka.”
Kemudian, John Stuart Mill (1806-1873), dalam On Liberty, memperluasnya dengan menyatakan bahwa pendapat yang tidak populer atau “salah” pun harus didengar, karena memaksa masyarakat menguji ulang dan memperkuat kebenaran. Para pemikir ini meletakkan konsep “Pasar Bebas Gagasan”, keyakinan bahwa kebebasan berbicara dan pers bebas adalah alat utama kemajuan masyarakat dan penemuan kebenaran.
Kebebasan pers bukan sekadar hak istimewa profesional bagi jurnalis. Ini adalah hak asasi manusia yang fundamental. Ia terkait erat dengan hak publik untuk tahu. Tanpa pers bebas, hak asasi lain seperti hak atas peradilan yang adil, kebebasan berkumpul, hak atas kesehatan dan pendidikan menjadi rentan. Pers bertindak sebagai “anjing penjaga”, mengawasi kekuasaan dan membongkar penyalahgunaan wewenang. Dalam demokrasi manapun, pers menyediakan oksigen informasi yang diperlukan warga untuk mengambil keputusan.
Tantangan Global: Ruang Kebenaran yang Menyempit
Meski penting, kebebasan pers saat ini menghadapi krisis eksistensial. Bangkitnya otoritarianisme digital, di mana pemerintah menggunakan teknologi canggih untuk mengawasi, menyensor, dan melecehkan jurnalis, telah secara signifikan membatasi independensi media.
Lebih jauh, penyebaran “berita bohong” dan kampanye disinformasi yang disponsori negara telah mengikis kepercayaan publik pada jurnalisme tradisional. Tekanan ekonomi, diperparah oleh pergeseran pendapatan iklan ke raksasa teknologi, memaksa banyak media independen tutup, menciptakan “gurun berita” di mana korupsi lokal luput dari pengawasan.
Keselamatan fisik jurnalis tetap menjadi keprihatinan paling serius. Di zona konflik, dari Ukraina hingga Gaza dan Sudan, jurnalis bukan sekadar korban tak sengaja. Mereka kerap menjadi target untuk mencegah dunia melihat realitas perang.
Menurut Committee to Protect Journalists (CPJ), tahun-tahun terakhir mencatat rekor jumlah pekerja media yang tewas, diculik, atau dihilangkan. Di luar medan tempur fisik, “medan tempur hukum” sama berbahayanya. Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) kian sering dipakai individu dan korporasi kaya untuk mempailitkan dan membungkam reporter investigasi.
Pelanggaran di Seluruh Dunia dan di Indonesia
Pelanggaran kebebasan pers marak di berbagai sistem politik. Di rezim otokratis, jurnalis menghadapi hukuman penjara panjang karena “kegiatan anti-negara”, sementara di negara demokrasi mapan sekalipun, kita melihat peningkatan retorika permusuhan dari pemimpin politik yang memicu kekerasan terhadap media.
Di Indonesia, meski ada kemajuan demokrasi sejak Reformasi, kebebasan pers tetap rapuh. Kekhawatiran masih ada terkait penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengkriminalisasi jurnalis dan warga yang mengkritik pejabat.
Kekerasan fisik terhadap reporter daerah dan kurangnya transparansi di wilayah rawan konflik seperti Papua terus disorot organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di atas kertas tidak selalu berarti keselamatan dalam praktik.
Seruan untuk Penghormatan Global
Menatap ke depan, harapan tetap ada bahwa semua negara akan mengakui pers bebas bukan musuh, melainkan mitra kemajuan. Menghormati kebebasan pers adalah ciri negara yang percaya diri dan stabil.
Hal itu memerlukan lebih dari sekadar absennya sensor. Dibutuhkan lingkungan di mana jurnalis dapat bekerja tanpa takut pembalasan, di mana pelapor pelanggaran dilindungi, dan di mana publik menghargai kerja mereka yang menyuarakan kebenaran kepada penguasa.
Hari Kebebasan Pers Internasional adalah seruan untuk bertindak. Seruan bagi pemerintah untuk membebaskan jurnalis yang dipenjara, bagi perusahaan teknologi untuk melindungi keamanan digital reporter, dan bagi publik global untuk mendukung jurnalisme independen. Hanya melalui komitmen kolektif pada prinsip-prinsip ini kita dapat memastikan “pasar bebas gagasan” tetap terbuka dan api kebenaran terus menyala terang di setiap penjuru dunia. (Redaksi)
Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia
