Garudapost.id-Maluku/Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Zulkifli Bintang, mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku di Aula KPU Provinsi Maluku. Senin (6/7). Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antarinstansi dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat, transparan, dan berkelanjutan, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki hak konstitusional untuk memilih.
Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tanggung jawab yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pilih setiap warga negara. “Data pemilih harus terus diperbarui secara akurat dan berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran pemasyarakatan, menjadi kunci agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Zulkifli Bintang, mengajak seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Maluku untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses perekaman data kependudukan warga binaan. “Data warga binaan bersifat dinamis sehingga diperlukan pembaruan dan pencocokan data secara berkala. Kolaborasi antara UPT Pemasyarakatan, Dukcapil, dan KPU sangat penting agar setiap warga binaan yang memenuhi syarat dapat terdata dengan baik dan memperoleh hak pilihnya,” kata Zulkifli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengajak KPU kabupaten/kota di Provinsi Maluku untuk terus membangun sinergi dengan Lapas, Rutan, dan LPKA dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada mendatang.
Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan bahwa pemenuhan hak konstitusional warga binaan merupakan bagian dari komitmen Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan. “Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga memastikan setiap warga binaan tetap memperoleh hak-hak sipil yang dijamin oleh konstitusi. Melalui koordinasi yang baik dengan KPU dan Dukcapil, kami berkomitmen mendukung tersedianya data pemilih yang akurat sehingga hak demokrasi warga binaan dapat terpenuhi secara optimal,” tegas Ricky.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara Pemasyarakatan, KPU, dan Dukcapil, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih warga binaan di Provinsi Maluku semakin akurat serta mampu mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang inklusif, berkualitas, dan berintegritas.
