garudapost.id TULUNGAGUNG, Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai didorong masuk dalam bursa figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Aspirasi tersebut datang dari kelompok relawan Partai Gerindra arus bawah di Kabupaten Tulungagung yang menilai Ketua Harian DPP Gerindra itu memiliki kapasitas untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Para relawan menilai Dasco mempunyai pengalaman politik nasional, kemampuan komunikasi lintas elite, serta latar belakang profesional yang dinilai menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai wakil kepala negara.
Mereka melihat pengalaman Dasco di parlemen dan partai politik menjadi salah satu keunggulan. Terlebih, kiprahnya tidak hanya berkutat di dunia politik, tetapi juga mencakup bidang akademisi, hukum, dan usaha.
Aspirasi politik dari tingkat daerah itu mendapat tanggapan positif dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung.
Baharudin membenarkan adanya pandangan tersebut. Menurutnya, Sufmi Dasco Ahmad mempunyai rekam jejak dan kompetensi yang cukup lengkap untuk diperhitungkan sebagai salah satu figur potensial di tingkat nasional.
“Memang benar kami melihat Bapak Sufmi Dasco memiliki rekam jejak yang kuat sebagai akademisi, praktisi hukum, pengusaha, serta komunikator politik lintas elite. Kepiawaiannya di panggung politik nasional ditopang oleh latar belakang multidisiplin yang jarang dimiliki politikus pada umumnya,” ujar Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi, Minggu.
Menurut para pendukungnya, pengalaman Dasco dalam membangun komunikasi politik menjadi nilai tambah tersendiri. Kemampuan menjembatani berbagai kepentingan dinilai penting bagi seorang wakil presiden, terutama dalam menjaga koordinasi antarlembaga dan stabilitas pemerintahan.
Meski demikian, aspirasi yang berkembang di Tulungagung tersebut masih merupakan usulan dari kelompok relawan dan belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi partai.
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga tidak bisa dilepaskan dari ketentuan konstitusi. Mekanisme pengusulan dan penetapannya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme yang melibatkan lembaga negara sesuai kondisi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, dorongan terhadap Dasco menjadi Wakil Presiden saat ini lebih mencerminkan dinamika aspirasi politik di tingkat akar rumput. Seberapa jauh usulan tersebut berkembang di tingkat pusat masih menunggu respons dan keputusan para pemangku kepentingan politik nasional. (Favan)

















