MANOKWARI | GARUDAPOST.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB), Aloysius Paulus Siep, menyoroti pembangunan gedung Gelanggang Olahraga (GOR) di Kampung Susweni, Manokwari Timur provinsi Papua Barat, yang hingga kini terbengkalai dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aloysius Paulus Siep atau yang akrab disapa APS menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi proyek tersebut saat memberikan keterangan kepada media pada Selasa (30/3/2026). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan gedung GOR tersebut baru mencapai tahap pondasi, pemasangan tiang, hingga sebagian atap seng, namun tidak dilanjutkan hingga selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait sumber anggaran pembangunan, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pembangunan ini berjalan dari tahun anggaran berapa juga belum jelas, termasuk sumber anggarannya apakah dari APBD atau APBN. Ini perlu ditelusuri untuk mendapatkan kejelasan,” ujarnya.
APS menilai kondisi bangunan yang mangkrak tersebut sangat disayangkan, mengingat fasilitas publik seperti GOR seharusnya direncanakan dengan matang dan diselesaikan hingga tuntas agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Sangat disayangkan dengan kondisi bangunan seperti ini, tidak dibangun sampai selesai,” tegasnya.
Ia menegaskan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengetahui penyebab terhentinya pembangunan.
Lebih lanjut, ia menilai proyek yang tidak diselesaikan berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara, terlebih jika menggunakan dana publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lain yang lebih prioritas.
“Dibangun lalu tidak selesai, ini sama saja main-main dengan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat,” katanya.
APS berharap ke depan setiap pengalokasian anggaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur publik, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, sehingga tidak ada lagi pembangunan yang mangkrak seperti ini,” tutupnya.(*)
