MANOKWARI, Garudapost.id– Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) akan menggelar aksi long march di Kota Manokwari, Papua Barat, pada Selasa (7/7/2026) mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai. Aksi tersebut mengusung tema “Darurat Papua Darurat Militerisme” dengan fokus pada penyampaian aspirasi terkait situasi kemanusiaan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya.
Rencana aksi disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) IMPT, **Noak Miagoni**, dalam keterangan pers di Sekretariat IMPT, Manokwari, Senin (6/7/2026). Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai sesuai ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Long march dijadwalkan dimulai dari Amban Mbamar, kemudian bergerak menuju Kantor Lurah Amban, melintasi Lampu Merah Makalew, dan berakhir di Kantor Komnas HAM Papua Barat sebagai lokasi penyampaian tuntutan secara resmi.
Sebagai bagian dari persiapan, IMPT telah membagikan selebaran pemberitahuan dan undangan kepada masyarakat di sepanjang rute aksi, mulai dari kawasan Lampu Merah Makalew hingga Amban Mbamar. Selain itu, panitia juga telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian, mulai dari Polsek Amban hingga Polres Manokwari, guna mendukung pelaksanaan aksi yang tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Noak Miagoni menegaskan bahwa seluruh peserta aksi diminta menjaga ketertiban serta tidak membawa maupun mengonsumsi minuman keras (miras), senjata tajam, atau benda-benda yang dapat memicu tindakan kekerasan.
“Kami ingin aksi ini berjalan murni sesuai dengan keinginan rakyat. Tidak ada ruang bagi provokasi atau kekerasan. Kami datang untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk merusak,” tegas Noak Miagoni.
IMPT berharap aksi damai tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat Papua, khususnya warga Manokwari, untuk menyampaikan kepedulian terhadap situasi kemanusiaan di Papua melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai pengamanan dan tanggapan terhadap rencana aksi tersebut.(*)
