GARUDAPOST.ID
TOBA – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyatakan setuju agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Toba mengenai Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Gedung DPRD Toba, Rabu (26/8/2026) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, saran, masukan dan pandangan sebagai bahan evaluasi terhadap arah kebijakan perubahan anggaran daerah.
Fraksi Partai Gerindra menekankan agar belanja daerah dalam P-APBD 2026 diarahkan pada belanja yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi ini juga menyatakan dukungan terhadap upaya efisiensi anggaran, khususnya untuk belanja perjalanan dinas, bimbingan teknis (Bimtek) serta kegiatan seremonial lainnya.
Fraksi NasDem-PSI memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Toba dalam meningkatkan pendapatan daerah. Fraksi tersebut juga mendukung kebijakan belanja yang mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar meminta Bupati Toba menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar perencanaan anggaran dalam P-APBD 2026 dilakukan secara cermat, tepat sasaran dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Toba diminta menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal, khususnya dari sektor pajak, retribusi daerah maupun melalui inovasi sumber-sumber pendapatan lainnya.
Dalam aspek pelayanan publik, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Toba membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan. Menurut fraksi tersebut, keberadaan MPP dinilai penting untuk meningkatkan kualitas, kemudahan, efektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur. Fraksi ini meminta agar perubahan anggaran memprioritaskan penanganan jalan, jembatan, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi serta berbagai fasilitas umum lainnya.
Beragam pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda P-APBD 2026, sekaligus diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan perubahan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, pimpinan rapat paripurna, Franshendrik Tambunan, menskors rapat hingga Kamis (27/8/2026) pukul 09.00 WIB.
Penundaan rapat tersebut memberikan waktu kepada Bupati Toba untuk menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan OPD, para camat, kepala bagian Setdakab Toba serta sejumlah wartawan dan LSM.
Dengan adanya persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan, proses Ranperda P-APBD 2026 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Toba sebelum nantinya ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis : Tomuan.S
Editor : S Tarigan
