MANOKWARI, Garudapost.id– Ikatan Keluarga Besar Saireri Raya Provinsi Papua Barat secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara. Deklarasi digelar di Panggung Terbuka, Jalan Percetakan Negara, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Deklarasi tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari wilayah adat Saireri yang meliputi Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Waropen dan Supiori. Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara disebut telah diperjuangkan masyarakat Saireri sejak 1998 dan kembali ditegaskan melalui deklarasi di Manokwari.
Ketua Tim Deklarasi Saireri Raya Provinsi Papua Barat, Wempi Mandacan, mengatakan pembentukan Papua Utara bukan semata-mata kepentingan politik pemekaran, tetapi dinilai sebagai kebutuhan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, memperluas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wempi menjelaskan kondisi geografis Papua yang luas serta karakter wilayah kepulauan membuat akses pelayanan pemerintahan antardaerah membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.
Menurutnya, jarak dan keterbatasan transportasi menjadi salah satu alasan penting perlunya penataan wilayah pemerintahan.
“Sehingga perlu dimekarkan agar dapat memperpendek rentang kendali pemerintah,” ujar Wempi.
Ia juga menilai wilayah Saireri memiliki potensi sumber daya alam, kelautan, serta posisi strategis yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sejumlah infrastruktur dasar, kata Wempi, juga telah tersedia di kawasan tersebut. Ia mencontohkan keberadaan Bandara Frans Kaisiepo dan fasilitas pelabuhan di Biak Numfor serta sejumlah fasilitas pemerintahan dan publik lainnya.
Namun, Wempi menilai wilayah Saireri selama berada dalam administrasi Provinsi Papua masih menghadapi persoalan keterjangkauan pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, pembentukan Papua Utara dengan pusat pemerintahan di Biak atau Serui dapat memperpendek jarak koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten di kawasan Saireri.
“Masyarakat membutuhkan negara yang adil, karena tanpa adanya rakyat dengan wilayahnya tidak mungkin negara itu hadir,” katanya.
Wempi meminta pemerintah pusat tidak menjadikan persoalan kemampuan fiskal sebagai satu-satunya alasan untuk menunda pembentukan Papua Utara.
Ia menilai kebutuhan pelayanan masyarakat, luas wilayah, kondisi geografis, sumber daya alam, serta kesiapan sumber daya manusia perlu menjadi pertimbangan dalam proses pembentukan provinsi baru.
Menurutnya, Papua memiliki berbagai sektor strategis yang selama ini turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut sektor pertambangan, minyak dan gas bumi serta berbagai investasi sebagai bagian dari potensi ekonomi Papua yang perlu dikelola untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Wempi menambahkan, masyarakat Saireri dinilai telah memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan apabila Provinsi Papua Utara terbentuk.
Tokoh intelektual Saireri, Jefry J.V. Auparay, mengatakan aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan keinginan masyarakat Saireri yang telah berkembang sejak lama.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.
Menurut Jefry, pembentukan Papua Utara akan melengkapi penataan pemerintahan berdasarkan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
“Dengan hadirnya DOB Papua Utara, maka lengkap sudah tujuh provinsi di Tanah Papua sesuai dengan tujuh wilayah adat di Tanah Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kerukunan Ambai Serui di Manokwari, Jek Wangai, mengatakan aspirasi pembentukan Papua Utara merupakan keinginan masyarakat akar rumput yang telah lama diperjuangkan.
Ia meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ikut mendorong percepatan proses pembentukan DOB tersebut.
Jek berharap persiapan pemerintahan dapat mulai dilakukan pada 2027 atau 2028 apabila kebijakan pembentukan provinsi telah mendapatkan keputusan pemerintah pusat.
Ia juga meminta anggota DPR RI, DPD RI, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) dari wilayah Papua untuk ikut mengawal aspirasi masyarakat Saireri.
Senada, Sekretaris Panitia DOB Kabupaten Pulau Numfor, Mesak Mandowen, meminta wakil rakyat asal wilayah Saireri memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Menurutnya, deklarasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah konkret dan pengawalan terhadap proses kebijakan di tingkat nasional.
Ketua DOB Kabupaten Pulau Numfor, Agustinus Sroyer, mengatakan aspirasi pembentukan Papua Utara telah disampaikan sejak lama, namun hingga kini belum terealisasi.
Ia berharap pembentukan provinsi baru dapat membuka peluang pembangunan, lapangan kerja, serta ruang yang lebih besar bagi sumber daya manusia lokal.
Menurut Agustinus, masih banyak lulusan perguruan tinggi dari wilayah Saireri yang belum memperoleh pekerjaan. Karena itu, kehadiran pemerintahan baru dinilai dapat membuka peluang keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah.
Deklarasi di Manokwari tersebut menjadi penegasan kembali dukungan masyarakat Saireri terhadap pembentukan Provinsi Papua Utara.
Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian dan menindaklanjuti aspirasi tersebut sebagai bagian dari penataan wilayah, peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Teluk Cenderawasih.
Penulis : Julianus surabut
Editor : Admin
Sumber Berita: https//:Garudapost.id
