Garudapost.id-Maluku/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku terus memperkuat pelaksanaan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pengembangan program yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Community of Practice (CoP) yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (16/9).
Mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Pembinaan Kemandirian Warga Binaan pada Daerah Kepulauan”, kegiatan CoP menjadi forum strategis bagi Kanwil Ditjenpas Maluku dalam memperkuat kapasitas jajaran, berbagi praktik baik, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Maluku.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Novriadi, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa CoP merupakan bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Maluku untuk membangun budaya berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara jajaran pemasyarakatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, forum tersebut penting untuk menyelaraskan pemahaman sekaligus memperkuat kemampuan jajaran dalam menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing UPT.
“Materi ini sangat komprehensif, mulai dari pemetaan tantangan hingga solusi teknis seperti digitalisasi pemasaran dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Ini menjadi acuan penting bagi seluruh UPT Pemasyarakatan di Maluku dalam merancang program pembinaan yang efektif,” ujar Novriadi.
Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, turut memberikan dukungan terhadap pengembangan inovasi pembinaan kemandirian di wilayah kepulauan. Ia menekankan pentingnya menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga mempertimbangkan potensi ekonomi dan kearifan lokal di daerah masing-masing.
“Inisiatif dan materi yang dibawakan sangat relevan dengan karakteristik wilayah kita. Pembinaan kemandirian di daerah kepulauan harus responsif terhadap kearifan lokal agar Warga Binaan memiliki bekal nyata yang siap diterapkan saat kembali ke masyarakat,” ungkap Ricky.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku menghadirkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser, Nober Hasanda, sebagai narasumber utama untuk berbagi pengalaman dan strategi pelaksanaan pembinaan kemandirian di wilayah kepulauan.
Nober menyampaikan bahwa pemasyarakatan pada hakikatnya tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada proses pembinaan yang bertujuan mempersiapkan Warga Binaan agar memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat.
Dalam konteks Maluku sebagai wilayah kepulauan, pelaksanaan pembinaan kemandirian memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan konektivitas, aksesibilitas logistik, jangkauan pasar lokal, hingga tingginya biaya distribusi menjadi sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program pembinaan.
Namun, Kanwil Ditjenpas Maluku memandang kondisi geografis tersebut juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal menjadi salah satu strategi yang dapat diarahkan untuk menghasilkan program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.
“Tantangan adalah peluang yang tersembunyi. Fokus kita saat ini adalah jeli memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal Maluku, seperti sektor perikanan, pertanian rempah pala dan cengkeh, hingga olahan bahan pangan serta kerajinan daerah. Melalui pengemasan modern, standardisasi mutu, dan pemasaran digital, kami berharap produk hasil karya Warga Binaan dapat bersaing secara luas, tahan lama, serta mampu mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” tutur Nober.
Kanwil Ditjenpas Maluku juga terus mendorong jajaran UPT untuk melakukan pemetaan terhadap potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian. Sektor perikanan, pertanian, perkebunan rempah, pengolahan pangan, hingga kerajinan lokal menjadi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing UPT.
