Garudapost.id |Manokwari, 28 Juni 2026 – Sejumlah elemen masyarakat organisasi kedaerahan dan cipayung Papua Barat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak akan menggelar aksi pawai Salib Merah pada Minggu, 28 Juni 2026, di Manokwari. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta praktik militerisme yang dinilai semakin mengancam hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan di Tanah Papua.
Aksi yang mengusung tema “Papua Benteng Terakhir Iklim Dunia” ini rencananya akan dimulai pada pukul 14.00 WIT dengan titik kumpul di Pintu Utama Universitas Papua (UNIPA). Pawai akan diikuti oleh mahasiswa, buruh, petani, nelayan, perempuan, pemuda, komunitas adat, serta para penggemar Piala Dunia yang turut menyuarakan kepedulian terhadap nasib Tanah Papua.
Para Masa aksi akan membawa atribut berupa bendera dan jersey masing-masing fans Piala Dunia, Salib Merah berukuran 1 meter, serta pamflet dan poster yang memuat tuntutan aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penolakan terhadap PSN di Papua bukanlah isu baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mencatat peningkatan konflik tanah dan hutan di sejumlah wilayah adat seiring pelaksanaan PSN. Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, menyatakan bahwa alih fungsi hutan adat secara legal administratif berpotensi memutus hubungan masyarakat adat dengan sumber penghidupan mereka dan melahirkan kemiskinan berlapis. Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) juga secara tegas menolak PSN dan ekspansi militer di Tanah Papua.
Terkait praktik militerisme, Komnas Perempuan telah menyerukan penghentian pendekatan keamanan dan praktik militerisasi di Papua yang dinilai terus memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Berdasarkan data Komnas Perempuan periode 2021–2025, tercatat 75 kasus kekerasan terhadap perempuan dari Papua, dengan 40 persen di antaranya melibatkan aparat atau pejabat negara.
Adapun tuntutan aksi yang akan disuarakan adalah:
1. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Tanah Papua – Proyek-proyek pembangunan berskala nasional dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat dan berpotensi mengancam ruang hidup serta kelestarian lingkungan.
2. Tolak militerisme di Tanah Papua – Pendekatan keamanan dan praktik militerisasi dinilai telah menimbulkan korban di kalangan sipil serta memperbesar kerentanan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Aksi ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali kesadaran masyarakat akan isu kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi di Tanah Papua, di tengah gempuran euforia Piala Dunia.
Ketua solidaritas
Echon kerenak
