GARUDAPOST.ID
BALIGE, TOBA – Kecamatan Balige yang merupakan ibu kota Kabupaten Toba sekaligus salah satu pintu gerbang utama kawasan Danau Toba kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah mendorong sektor pariwisata dan memperkuat citra daerah melalui visi “Toba Mantap”, keberadaan tumpukan kabel listrik dan jaringan telekomunikasi yang semrawut di sejumlah ruas jalan utama Kota Balige dinilai mengurangi keindahan tata kota dan mengganggu kenyamanan visual masyarakat maupun wisatawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan di sejumlah titik pusat kota menunjukkan kabel-kabel yang menumpuk pada tiang listrik dan tiang utilitas. Selain terlihat tidak tertata, kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesan kumuh di kawasan yang seharusnya menjadi wajah Kabupaten Toba sebagai daerah tujuan wisata nasional.
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Toba, Mangiring Siboro, C.ILJ, menyampaikan bahwa penataan infrastruktur perkotaan merupakan bagian penting dalam mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, Balige bukan hanya pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga representasi pertama yang dilihat wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Toba.
“Balige adalah wajah Kabupaten Toba dan salah satu gerbang utama menuju kawasan Danau Toba. Keindahan alam yang dimiliki daerah ini sangat luar biasa, namun akan lebih sempurna jika didukung dengan tata kota yang rapi dan tertata. Keberadaan kabel-kabel yang semrawut di pusat kota tentu mengurangi nilai estetika yang seharusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan,” ujar Mangiring kepada awak media.
Ia menilai bahwa penataan jaringan utilitas sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring perkembangan Balige sebagai kota wisata. Banyak daerah wisata di Indonesia maupun luar negeri telah menerapkan sistem kabel bawah tanah (underground cabling) guna menciptakan pemandangan kota yang lebih bersih dan modern.
Selain mempercantik wajah kota, sistem tersebut dinilai memiliki manfaat lain seperti meningkatkan keselamatan, meminimalkan risiko gangguan jaringan akibat cuaca ekstrem, serta mengurangi potensi kecelakaan yang dapat terjadi akibat kabel yang tidak tertata dengan baik.
Mangiring berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan inventarisasi dan penataan terhadap jaringan kabel yang saat ini terpasang di berbagai titik pusat kota.
“Kita tentu memahami bahwa pembangunan membutuhkan proses dan anggaran. Namun penataan kabel ini layak menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan citra daerah.
Jika Balige ingin tampil sebagai kota wisata yang modern dan nyaman, maka infrastruktur pendukungnya juga harus ditata dengan baik,” katanya.
Hal senada disampaikan Divisi Hukum DPC AKPERSI Kabupaten Toba, Alexander Sihombing, C.ILJ. Menurutnya, penataan infrastruktur publik tidak hanya berkaitan dengan keindahan kota, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penataan ruang dan infrastruktur merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Kabel yang semrawut bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak dikelola dan diawasi dengan baik,” ujarnya.
Alexander menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas tata ruang yang mampu menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
DPC AKPERSI Kabupaten Toba mendorong Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pihak PLN dan perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi untuk melakukan koordinasi guna mencari solusi penataan jaringan utilitas di kawasan pusat Kota Balige.
Menurut AKPERSI, langkah tersebut akan memberikan dampak positif bagi penguatan citra daerah, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Toba.
Sebagai organisasi profesi yang bergerak di bidang pers, DPC AKPERSI Toba menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola daerah.
“Jurnalis memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi mitra pembangunan. Kritik yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai masukan konstruktif demi terwujudnya Balige yang lebih tertata, indah, nyaman, dan sejalan dengan semangat Toba Semakin Mantap,” tutup Mangiring.
(DPC AKPERSI Kabupaten Toba) SUMUT
