MANOKWARI, Garudapost.id– Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Lanny Jaya yang sedang menempuh pendidikan di Kota Studi Manokwari terpaksa meninggalkan rumah kontrakan pada Selasa (14/7/2026).
Pengusiran terjadi karena Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya belum melunasi pembayaran satu unit rumah kontrakan senilai Rp90 juta, sehingga mahasiswa kini bertahan di pondok darurat yang mereka bangun sendiri di sekitar lokasi kontrakan.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan berbagai pihak karena dinilai mengganggu aktivitas perkuliahan sekaligus mencerminkan belum optimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Ikatan Mahasiswa Lanny Jaya Kota Studi Manokwari, Pendei Wanimbo, mengatakan mahasiswa menjadi korban akibat belum diselesaikannya pembayaran kontrakan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
“Hari ini kami diusir dari kontrakan. Kami tidak punya tempat tinggal dan terpaksa tidur di pondok yang kami bangun sendiri. Kami meminta Bupati Lanny Jaya, DPRK, dan Dinas Pendidikan segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan mahasiswa berjuang sendiri di tanah rantau,” ujarnya.
Menurut Pendei, total biaya sewa dua unit rumah kontrakan mencapai Rp170 juta per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah baru membayar Rp80 juta untuk satu rumah, sementara pembayaran rumah kedua senilai Rp90 juta belum diselesaikan hingga batas waktu yang telah disepakati.
Pembina mahasiswa, Tugunir Wenda,menilai persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Mahasiswa merupakan aset dan generasi penerus Kabupaten Lanny Jaya. Sangat memprihatinkan jika mereka harus tinggal di pondok darurat akibat persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah,” katanya.
Senada dengan itu, Dewan Penasihat Organisasi, Telinus Wakerkwa, meminta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tidak lagi menjadikan persoalan administrasi, seperti KTP, sebagai alasan yang menghambat pelayanan kepada mahasiswa. Ia juga mendesak pemerintah turun langsung ke setiap kota studi untuk mendata jumlah mahasiswa serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.
Telinus menegaskan, apabila tunggakan pembayaran kontrakan tidak segera dilunasi, mahasiswa akan melakukan aksi protes dengan mendatangi dan memalang Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya hingga persoalan tersebut diselesaikan.
Di sisi lain, pemilik rumah kontrakan, Laus Doansiba, membenarkan bahwa dari dua rumah yang disewa Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, baru satu rumah yang dibayar senilai Rp80 juta. Sementara itu, pembayaran rumah kedua sebesar Rp90 juta belum diterima.
“Karena pembayaran belum dipenuhi sesuai kesepakatan, kami meminta mahasiswa mengosongkan rumah tersebut,” jelas Laus.
Para mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera melunasi tunggakan pembayaran kontrakan agar mereka dapat kembali menempati tempat tinggal yang layak. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah membangun asrama mahasiswa permanen di Kota Studi Manokwari sebagai solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.(*)
