Garudapost.id-Piru/Sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut tercermin melalui kunjungan silaturahmi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat (SBB), Joshua Markus Adrian, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru, Selasa (20/10).
Kedatangan Joshua disambut oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binapigiatja), Muh. Ramdhan Basir, bersama Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Wikrama Jaya. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi sarana koordinasi dalam pelaksanaan penyerahan tiga orang terpidana kepada pihak kejaksaan untuk menjalani pidana pengawasan berdasarkan putusan pengadilan.
Bagi Lapas Piru, koordinasi yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Muh. Ramdhan Basir menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara kedua pihak.
“Sinergi dengan Kejaksaan Negeri SBB sangat penting untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai prosedur. Melalui koordinasi yang baik, setiap tahapan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ramdhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Joshua Markus Adrian menekankan pentingnya koordinasi dalam mendukung pelaksanaan putusan pengadilan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Koordinasi antara kejaksaan dan Lapas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kami berharap kerja sama ini terus terjaga sehingga setiap proses dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum,” ungkap Joshua.
Di sisi lain, Wikrama Jaya turut menyoroti tantangan yang dihadapi Lapas Piru, khususnya kondisi kelebihan penghuni yang mencapai sekitar 250 persen di atas kapasitas. Menurutnya, sinergi antarlembaga juga perlu mendukung pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan.
“Kondisi overkapasitas menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Karena itu, koordinasi lintas lembaga dan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan perlu terus diperkuat, dengan tetap mengedepankan pembinaan serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan,” jelas Wikrama.
Terpisah, Kepala Lapas Piru, Hery Kusbandono, menegaskan bahwa kolaborasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional dan akuntabel.
“Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan. Kami berkomitmen mendukung pelaksanaan putusan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan fungsi pemasyarakatan tetap berjalan dengan mengedepankan pembinaan, pemenuhan hak, dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat,” tegas Hery.
Melalui kegiatan ini, Lapas Piru dan Kejari SBB diharapkan terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, tertib, dan berorientasi pada kepastian hukum.
