Menyoal Kapal Giop BUMDes Bolugo Ketika Aset Boroko Timur Menjadi ‘Sapi Perah’.

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudapost id Kaidipang – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejatinya mengemban misi suci memandirikan desa dan menyejahterakan warga lokal.

Namun, apa yang terjadi di Desa Boroko Timur (Bortim), Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, justru menyajikan ironi yang memilukan. Jumat (20/11/2026).

Pengelolaan aset desa berupa kapal tangkap jenis giop oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolugo kini memicu polemik hebat dan sorotan tajam dari generasi muda setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kapal giop tersebut bukan hadiah jatuh dari langit. Fasilitas penangkapan ikan ini ditebus dengan uang rakyat melalui APBDes Boroko Timur.

Logika publik yang paling mendasar tentu menuntut agar asas kemanfaatan terbesar dari operasional kapal tersebut kembali kepada nelayan dan masyarakat Boroko Timur. Sayangnya, realita di lapangan justru berbanding terbalik.

Warga lokal dipaksa menjadi penonton di atas tanah dan aset mereka sendiri, sementara aset produktif ini diduga kuat telah bergeser fungsi menjadi ajang bisnis terselubung kelompok tertentu.

Protes pemuda Boroko Timur sangat beralasan. Penyerahan tata kelola kapal giop kepada oknum-oknum di luar desa bukan sekadar salah urus (mismanagement), melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pemberdayaan warga lokal.

Ketika aset yang dibiayai oleh keringat pajak warga Bortim justru menguntungkan pihak luar, BUMDes Bolugo secara de facto telah gagal menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Kondisi ini memperkuat dugaan adanya “main mata”. Mengapa harus pihak luar? Apa kompensasi yang diterima Bumdes? Mengapa nelayan lokal yang lebih berhak dan membutuhkan lapangan kerja justru dipinggirkan? Pertanyaan-pertanyaan krusial ini mencerminkan adanya ketidakberesan yang wajib diusut tuntas.

Sektor paling krusial yang memperparah krisis kepercayaan ini adalah sistem bagi hasil yang tertutup rapat.

Keuangan BUMDes bukanlah rahasia internal pengurus, melainkan informasi publik yang wajib dibuka secara terang benderang.

Ketika jalur distribusi keuntungan dari operasional kapal giop menjadi misterius dan tidak berdampak pada kas desa maupun program pemberdayaan, maka wajar jika masyarakat, menduga – duga.

BUMDes yang sehat bergerak dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika dua pilar ini runtuh, BUMDes tidak lebih dari sekadar korporasi swasta berkedok pelat merah desa yang hanya menguntungkan segelintir elite pengurus dan mitranya.

Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, (Bolmut) khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, tidak boleh tinggal diam dan menutup mata.

Desakan para pemuda Boroko Timur untuk melakukan evaluasi total harus direspon dengan tindakan konkret

Lakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan dan operasional BUMDes Bolugo, khususnya terkait pemanfaatan kapal giop, Keterbukaan Informasi Buka kontrak kerja sama atau MoU pengoperasian kapal kepada masarakat Boroko

Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan yang merugikan desa, perombakan pengurus BUMDes dan pengembalian aset ke tangan warga lokal adalah harga mati.

Anggaran desa Boroko timur untuk memanfaatkannya. Sangat naif jika aset itu mengalir keluar hanya karena tata kelola BUMDes yang melenceng dari khitah.

Sudah saatnya hak-hak warga Boroko Timur dikembalikan, dan kapal giop tersebut kembali berlayar demi kesejahteraan rakyat Boroko timur,

Facebook Comments Box

Penulis : Sm

Editor : Sm

Berita Terkait

HUT Partai NasDem Ke-15 Tahun 2026 DPD Bolmong Utara Gelar Doa Syukuran Bersama Pengurus DPC DPRt serta Badan Sayap Partai
Lebih Dari Sekadar Hiburan: Boltara Art Fest Panggung Lahirnya Para Bintang Baru
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-98 di Bolmut: Sekda Jadi Irup, Ketua DPRD Salurkan Bantuan Sosial Anak Yatim Piatu
Ardiansyah Mansyur Ditunjuk Sebagai Pjs Ketua FORKI Bolmut
Menyentuh Hati, Surat Cinta Anak Tertua Bupati Sirajudin Lasena: “Kaka Yakin Papa Tidak Bersalah”
KPK Mendesak Pemkab Bolmut Untuk Segera Membenahi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Aditya Pontoh Resmi Jabat Plt Bupati Bolmut Gantikan Sirajudin Lasena
Dugaan OTT Bupati Boltara Mengejutkan Publik, Warga Mendoakan Sang Bupati
Berita ini 136 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:58

Menyoal Kapal Giop BUMDes Bolugo Ketika Aset Boroko Timur Menjadi ‘Sapi Perah’.

Rabu, 11 November 2026 - 18:35

HUT Partai NasDem Ke-15 Tahun 2026 DPD Bolmong Utara Gelar Doa Syukuran Bersama Pengurus DPC DPRt serta Badan Sayap Partai

Minggu, 8 November 2026 - 00:54

Lebih Dari Sekadar Hiburan: Boltara Art Fest Panggung Lahirnya Para Bintang Baru

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:48

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-98 di Bolmut: Sekda Jadi Irup, Ketua DPRD Salurkan Bantuan Sosial Anak Yatim Piatu

Rabu, 14 Oktober 2026 - 12:13

Ardiansyah Mansyur Ditunjuk Sebagai Pjs Ketua FORKI Bolmut

Berita Terbaru

Uncategorized

Belasan PSK Calam Pemalang Terjaring Razia Gabungan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 23:05