Garudapost id Kaidipang – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejatinya mengemban misi suci memandirikan desa dan menyejahterakan warga lokal.
Namun, apa yang terjadi di Desa Boroko Timur (Bortim), Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, justru menyajikan ironi yang memilukan. Jumat (20/11/2026).
Pengelolaan aset desa berupa kapal tangkap jenis giop oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolugo kini memicu polemik hebat dan sorotan tajam dari generasi muda setempat.
Kapal giop tersebut bukan hadiah jatuh dari langit. Fasilitas penangkapan ikan ini ditebus dengan uang rakyat melalui APBDes Boroko Timur.
Logika publik yang paling mendasar tentu menuntut agar asas kemanfaatan terbesar dari operasional kapal tersebut kembali kepada nelayan dan masyarakat Boroko Timur. Sayangnya, realita di lapangan justru berbanding terbalik.
Warga lokal dipaksa menjadi penonton di atas tanah dan aset mereka sendiri, sementara aset produktif ini diduga kuat telah bergeser fungsi menjadi ajang bisnis terselubung kelompok tertentu.
Protes pemuda Boroko Timur sangat beralasan. Penyerahan tata kelola kapal giop kepada oknum-oknum di luar desa bukan sekadar salah urus (mismanagement), melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pemberdayaan warga lokal.
Ketika aset yang dibiayai oleh keringat pajak warga Bortim justru menguntungkan pihak luar, BUMDes Bolugo secara de facto telah gagal menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya “main mata”. Mengapa harus pihak luar? Apa kompensasi yang diterima Bumdes? Mengapa nelayan lokal yang lebih berhak dan membutuhkan lapangan kerja justru dipinggirkan? Pertanyaan-pertanyaan krusial ini mencerminkan adanya ketidakberesan yang wajib diusut tuntas.
Sektor paling krusial yang memperparah krisis kepercayaan ini adalah sistem bagi hasil yang tertutup rapat.
Keuangan BUMDes bukanlah rahasia internal pengurus, melainkan informasi publik yang wajib dibuka secara terang benderang.
Ketika jalur distribusi keuntungan dari operasional kapal giop menjadi misterius dan tidak berdampak pada kas desa maupun program pemberdayaan, maka wajar jika masyarakat, menduga – duga.
BUMDes yang sehat bergerak dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika dua pilar ini runtuh, BUMDes tidak lebih dari sekadar korporasi swasta berkedok pelat merah desa yang hanya menguntungkan segelintir elite pengurus dan mitranya.
Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, (Bolmut) khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, tidak boleh tinggal diam dan menutup mata.
Desakan para pemuda Boroko Timur untuk melakukan evaluasi total harus direspon dengan tindakan konkret
Lakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan dan operasional BUMDes Bolugo, khususnya terkait pemanfaatan kapal giop, Keterbukaan Informasi Buka kontrak kerja sama atau MoU pengoperasian kapal kepada masarakat Boroko
Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan yang merugikan desa, perombakan pengurus BUMDes dan pengembalian aset ke tangan warga lokal adalah harga mati.
Anggaran desa Boroko timur untuk memanfaatkannya. Sangat naif jika aset itu mengalir keluar hanya karena tata kelola BUMDes yang melenceng dari khitah.
Sudah saatnya hak-hak warga Boroko Timur dikembalikan, dan kapal giop tersebut kembali berlayar demi kesejahteraan rakyat Boroko timur,
Penulis : Sm
Editor : Sm






















