MANOKWARI,Garudapost.id – Forum Peduli Olahraga (FPO) yang terdiri dari pengurus cabang olahraga (cabor) di Papua Barat menyatakan kekecewaan terhadap pernyataan mantan Pelaksana Tugas (Plt) KONI Papua Barat yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Karateker KONI Papua Barat.
Kekecewaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Reremi, Manokwari, Kamis (30/4/2026) malam.
Koordinator FPO, Septer Dimara, menegaskan bahwa pernyataan yang sebelumnya disampaikan melalui media dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya terkait kinerja pengurus cabang olahraga, khususnya yang tergabung dalam FPO.
Ia membantah tudingan yang menyebut pengurus cabor melakukan pelanggaran aturan serta mengganggu kinerja karateker KONI Papua Barat.
“Pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Justru kami melihat ada sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan tugas oleh pihak karateker,” ujar Septer.
FPO menyoroti pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Nomor 166 Tahun 2025 yang memberikan batas waktu enam bulan kepada karateker untuk melaksanakan rapat kerja (raker), membentuk tim penjaringan dan penyaringan, serta menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).
Namun, hingga batas waktu tersebut berakhir, FPO menilai tahapan-tahapan tersebut belum dijalankan secara maksimal.
“Bahkan terkesan ada upaya mengulur waktu hingga 30 April 2026. Sementara itu, juga telah diterbitkan SK baru tertanggal 16 April 2026 yang kami nilai bertentangan dengan aturan,” tegasnya.
Selain itu, FPO juga mengkritisi terbitnya SK perpanjangan dari KONI Pusat tertanggal 16 April 2026 dengan alasan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Musorprovlub.
Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Perpanjangan ini kami anggap sebagai bentuk maladministrasi dan tidak selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022,” lanjut Septer.
FPO yang mewakili 36 cabang olahraga aktif di Papua Barat juga menilai adanya pihak-pihak tertentu yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Musorprov, sehingga berdampak langsung terhadap persiapan atlet dan program pembinaan olahraga.
Sebelumnya, FPO telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat guna meminta dukungan melalui penyampaian surat kepada KONI Pusat.
Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut dari upaya tersebut.
Di sisi lain, KONI Pusat diketahui telah menerbitkan SK perpanjangan masa jabatan karateker hingga tahun 2026.
Meski demikian, FPO menilai SK tersebut belum memberikan kepastian mengenai jadwal pelaksanaan Musorprov.
FPO menegaskan bahwa langkah yang mereka ambil bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemajuan olahraga di Papua Barat.
“Kami berdiri dan bersuara sebagai perwakilan pelaku, penggiat, dan insan olahraga di Papua Barat. Tujuan kami adalah mendorong pengelolaan organisasi olahraga yang lebih serius, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
FPO juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi peningkatan prestasi olahraga di masa depan.
“Bangunlah sistem yang kuat, bukan yang bergantung pada satu orang, tetapi pada nilai dan aturan yang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, dampak dari ketidakpastian pelaksanaan Musorprov mulai dirasakan sejumlah cabang olahraga.
Ketua cabang olahraga terjun payung Papua Barat, Adri Terok, mengungkapkan bahwa rencana pelaksanaan Musorprov pada Oktober atau November 2026 berpotensi menghambat persiapan atlet.
“Sebagian besar cabang olahraga sudah mulai mempersiapkan atlet sejak Mei untuk menghadapi kejuaraan daerah maupun nasional. Jika Musorprov terus tertunda, ini tentu akan berdampak pada prestasi,” ujarnya.
Meski demikian, Adri menegaskan bahwa FPO akan terus mendorong percepatan pelaksanaan Musorprov melalui berbagai langkah, termasuk menjalin komunikasi kembali dengan KONI Pusat serta menyampaikan aspirasi melalui forum resmi.
“Kami akan terus berjuang agar Musorprov segera dilaksanakan. Ini demi kemajuan olahraga Papua Barat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Dukungan terhadap sikap FPO juga datang dari sejumlah cabang olahraga, di antaranya Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), Hapkido, Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI), Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), serta Ikatan Motor Indonesia (IMI) Papua Barat.(*)
(Penulis Viki Itlay)
