MANOKWARI, Garudapost.id – Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) Kota Studi Manokwari bersama Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di kawasan Amban, Kabupaten Manokwari, Kamis (23/7/2026).
Aksi tersebut mengangkat tema “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya” sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait situasi keamanan dan kemanusiaan yang mereka nilai terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di hadapan peserta aksi, IMPT dan GPMI-I menyoroti konflik bersenjata yang menurut mereka telah berlangsung sejak 2019 hingga 2026 dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut peserta aksi, situasi konflik tersebut turut memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Selain itu, massa aksi menyampaikan sejumlah informasi yang mereka himpun terkait keberadaan pos-pos militer, kondisi masyarakat yang mengungsi, serta terganggunya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Mereka meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Atas kondisi yang mereka soroti, IMPT Manokwari bersama GPMI-I menyampaikan 6 poin tuntutan kepada pemerintah, yakni:
1. mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk tim investigasi serta mengusut berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kabupaten Intan Jaya. Peserta aksi juga meminta sejumlah kasus yang mereka sebutkan, termasuk kasus Soanggama, dugaan penembakan terhadap ibu hamil, pembunuhan gembala, dan kasus lainnya, agar dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan.
2. mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
3. mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah daerah terkait memberikan perhatian serta menangani berbagai kasus kekerasan yang menurut mereka terjadi di Dogiyai dan Puncak serta berdampak terhadap masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan lanjut usia.
4. mendesak Gubernur Papua Tengah dan Bupati Intan Jaya melakukan evaluasi terhadap keberadaan pos-pos militer di Kabupaten Intan Jaya maupun di sejumlah wilayah lainnya di Papua Tengah.
5. mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengevaluasi kebijakan penempatan personel militer nonorganik di Tanah Papua.
6. mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mekanisme demokratis yang melibatkan masyarakat.
Ketua IMPT Manokwari, Nando Kayame, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap situasi yang mereka nilai sedang dihadapi masyarakat Intan Jaya.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan keamanan serta kemanusiaan yang disampaikan mahasiswa.
Aksi tersebut berjalan tertib dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Yosep Tukim, dan Wakil Korlap, Oten Wawandagau.
Kegiatan berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan hingga seluruh rangkaian aksi selesai.
Peserta aksi berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan mendorong adanya langkah konkret dalam penyelesaian berbagai persoalan keamanan, kemanusiaan, serta perlindungan masyarakat sipil di wilayah Papua Tengah.(*)
