^
garudapost.id MANOKWARI, PAPUA BARAT Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (DPD KP2IT) Papua Barat, Pilatus Lagowan, mendesak Presiden Republik Indonesia memerintahkan audit terbuka terhadap penghitungan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) Papua Barat. Desakan tersebut muncul menyusul klaim organisasinya mengenai pengurangan alokasi DBH Migas yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam siaran pers DPD KP2IT Papua Barat, Pilatus menyebut alokasi DBH Migas yang menurut perhitungan organisasinya seharusnya mencapai Rp2,6 triliun mengalami pemangkasan hingga 81 persen. Ia mengklaim Papua Barat hanya menerima sekitar Rp400 miliar, dengan selisih sekitar Rp2,1 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka tersebut menjadi dasar KP2IT meminta pemerintah pusat membuka perhitungan secara transparan. Namun, besaran alokasi, persentase pengurangan, dan selisih penerimaan yang disampaikan organisasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen anggaran resmi.
Pilatus: Persoalan DBH Migas Menyangkut Pembangunan Daerah
Pilatus menilai persoalan DBH Migas tidak hanya berkaitan dengan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga dengan kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan.
“Ini bukan sekadar angka, ini soal keadilan. Tanah kami yang dieksplorasi, laut kami yang dibor, tetapi hasilnya justru dinikmati di luar Papua Barat. Bagaimana Papua Barat mau membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit jika 81% haknya dipotong?” demikian pernyataan Pilatus dalam siaran pers DPD KP2IT Papua Barat.
Ia juga meminta Presiden melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Barat dan memastikan mekanisme pembagian hasil sumber daya alam dijelaskan secara terbuka.
Pernyataan tersebut merupakan sikap DPD KP2IT Papua Barat. Untuk memastikan apakah pengurangan yang disebutkan benar-benar sesuai dengan penetapan anggaran, diperlukan penjelasan dari instansi pemerintah yang berwenang.
Empat Tuntutan DPD KP2IT Papua Barat
Melalui siaran persnya, Pilatus dan DPD KP2IT Papua Barat menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, mendesak Presiden RI memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan audit terbuka terhadap perhitungan DBH Migas Papua Barat untuk tahun anggaran 2024–2025.
Kedua, menuntut transparansi mengenai formula penghitungan DBH dan dana Otonomi Khusus (Otsus), agar masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan alokasi dan penyaluran dana.
Ketiga, meminta evaluasi formula pembagian hasil migas dengan mempertimbangkan kontribusi produksi dari Blok Bintuni dan wilayah Papua Barat lainnya.
Keempat, mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat adat mengawal persoalan tersebut secara damai dan bermartabat.
KP2IT menyatakan akan terus mengawal persoalan DBH Migas hingga ada penjelasan dan kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat.
Minta Formula Pembagian Dijelaskan kepada Publik
Menurut KP2IT, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana penerimaan dari sumber daya alam dihitung, dibagikan, dan dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.
Audit terbuka yang diminta organisasi tersebut diharapkan dapat memperjelas dasar penghitungan DBH Migas, besaran alokasi setiap tahun anggaran, serta perbedaan antara nilai yang direncanakan dan penerimaan yang benar-benar disalurkan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah angka yang dipersoalkan berkaitan dengan perubahan pagu, mekanisme pembagian hasil, penyesuaian transfer, atau komponen penerimaan lainnya. Penjelasan tersebut diperlukan agar perdebatan mengenai DBH Migas didasarkan pada data yang dapat diperiksa.
Menunggu Penjelasan Pemerintah
Hingga berita ini disusun, siaran pers yang menjadi dasar pemberitaan belum disertai dokumen audit atau rincian perhitungan yang membuktikan klaim pemangkasan 81 persen tersebut. Bahan yang tersedia juga belum memuat tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan, maupun Kementerian ESDM.
Karena itu, konfirmasi dari pemerintah dan pemeriksaan dokumen anggaran menjadi langkah penting untuk menjawab tuntutan KP2IT sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Bagi Pilatus Lagowan dan DPD KP2IT Papua Barat, persoalan ini perlu dikawal secara terbuka, damai, dan bertanggung jawab agar pembahasan mengenai DBH Migas tidak berhenti pada pernyataan, tetapi berlanjut pada penjelasan resmi mengenai perhitungan dan penyaluran dana.
Sumber: Siaran pers DPD KP2IT Papua Barat, ditandatangani Ketua DPD KP2IT Papua Barat, Pilatus Lagowan.
Keterangan peliputan: Berita ini disusun berdasarkan siaran pers DPD KP2IT Papua Barat. Klaim angka dalam siaran pers belum diperlakukan sebagai hasil audit atau penetapan resmi pemerintah.
Penulis: Domlok
