MANOKWARI, Garudapost.id – Rektor Universitas Papua (UNIPA), Prof. Dr. Hugo Warami, M.Hum., mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Prof. Hugo saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat di Ballroom Aston Niu Manokwari. Dalam rapat tersebut, DPR Papua Barat menyerahkan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Prof. Hugo, hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap temuan yang disampaikan perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem agar pengelolaan pemerintahan semakin transparan, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam rekomendasi DPR Papua Barat, di antaranya penyelesaian aset daerah pascapemekaran, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah, serta penguatan langkah antisipasi terhadap potensi krisis pangan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui organisasi perangkat daerah, termasuk penyelesaian temuan administrasi dan penguatan sistem pengendalian internal sesuai ketentuan.
Prof. Hugo berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, BPK, dan akademisi terus diperkuat agar setiap rekomendasi menghasilkan perbaikan nyata dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
(DL/Redaksi)
