Garudapost.id |Manokwari, 21 Juni 2026 – Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak yang tergabung dalam berbagai organisasi dan elemen masyarakat di Manokwari menggelar pernyataan sikap dan klarifikasi terkait situasi terkini yang berkembang di tanah Papua terlebih khusus di kota Manokwari . Dalam kesempatan tersebut, para tokoh menyampaikan sejumlah pernyataan penting terkait isu aksi, propaganda, hingga kondisi keamanan di wilayah adat Papua.
Ketua Solidaritas Masyarakat Econ Kerenak menyampaikan klarifikasi tegas pada hari Minggu, 21 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa flyer yang beredar luas pada 9 Juni 2026 dengan narasi akan melakukan aksi tersebut murni bukan berasal dari pihak Solidaritas Rakyat Papua Bergerak. Pihaknya juga menyatakan dukungan terhadap penolakan yang dilakukan oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia terhadap PSN dan militerisme di tanah Papua, serta mendukung penuh kegiatan gereja yang berlangsung di tanah Arfak.
Yenuson Rumakew, Ketua BEM Universitas Papua, menyatakan bahwa pada prinsipnya mahasiswa tetap mengawal aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi pada 7 Mei 2026. Aspirasi tersebut telah diserahkan kepada MRP dan DPRPB, dan mahasiswa akan menunggu tindak lanjut dari dua lembaga tersebut. “Kami tetap menuntut untuk dipertemukan dan membahas aspirasi ini sampai tuntas,” tegasnya.
Enjel, perwakilan perempuan dalam solidaritas, menyampaikan keprihatinan bahwa situasi di Papua tidak baik-baik saja. Ia meminta agar pihak-pihak yang membawa Mama Yasinta Moyend dari tanah Papua ke Jakarta bersama keluarganya untuk segera mengembalikannya dalam keadaan selamat dan baik-baik.
Veri, perwakilan Pemuda Adat, mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak terlibat dalam aksi penolakan terkait kegiatan yang sedang berlangsung, seperti Pesparawi. “Flyer yang beredar di pelbagai media, kami dari pemuda adat tetap mendukung kegiatan yang sedang berlangsung yaitu kegiatan gereja dan agamawi yang menjadikan Manokwari sebagai tuan rumah. Kami tidak melakukan aksi penolakan terkait kegiatan ini,” ujarnya.
Pihak Dewan Adat Sem Awom menyampaikan pandangan mendalam terkait situasi Papua. Mereka menilai bahwa narasi kekacauan yang dibangun di Manokwari selama ini adalah narasi yang diciptakan oleh militer. Hal ini dinilai sebagai pola yang berlangsung hampir 64 tahun sejak penyatuan wilayah adat Papua ke dalam NKRI. Dewan Adat menyoroti bahwa saat ini tercatat 127 ribu masyarakat adat yang mengungsi di hutan belantara, terutama anak-anak dan ibu-ibu, akibat konflik bersenjata antara militer Indonesia dan Tentara Pembebasan Papua Barat.
Lebih lanjut, Dewan Adat menilai bahwa situasi tidak aman di Manokwari bukan disebabkan oleh pemuda, mahasiswa, maupun perempuan yang melakukan aksi damai, melainkan oleh TNI dan Polri yang dinilai selalu membangun narasi dan memfasilitasi pemuda untuk kepentingan tertentu. Mereka juga menyoroti adanya praktik bisnis tertutup mulai dari investasi tambang hingga keamanan yang berlangsung selama ini.
“Flayer yang disampaikan oleh solidaritas itu artinya bahwa mereka selalu membuat kekacauan sehingga rakyat Papua yang berada di Manokwari dan juga delegasi-delegasi yang datang ke kota Manokwari jangan percaya dengan situasi yang diciptakan oleh mereka sendiri,” tegas perwakilan adat.
Dewan Adat juga mengingatkan bahwa sebelum Pesparawi berlangsung, telah terjadi konflik di beberapa kompleks yang dibiarkan begitu saja. Mereka menilai hal ini sebagai pola terstruktur dan sistematis untuk mengambil bagian dari keamanan yang membutuhkan biaya besar.
Meski demikian, Dewan Adat memandang Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak sebagai forum yang demokratis dan mampu merangkul suara-suara masyarakat adat yang tertindas di tujuh wilayah adat. “Mari kita sama-sama menjaga keamanan, demokratisasi, dan selalu mengawal suara rakyat serta suara anak-anak adat di gunung, lembah, dan pulau-pulau yang selalu memperjuangkan keadilan dan kedamaian,” pungkasnya.
Pernyataan ditutup dengan semboyan bahwa sekalipun seseorang memiliki ma’rifat tinggi dan ilmu pengetahuan, ia tidak akan membangun bangsa ini; bangsa ini akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Acara diakhiri dengan pekikan: “Hidup mahasiswa, hidup solidaritas, Papua bukan tanah kosong, tarik militer, PSN cabut!”

















