WAMENA, GARUDAPOST.ID – Di tengah kesuburan tanah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sebagian masyarakat dinilai mulai meninggalkan aktivitas berkebun dan semakin bergantung pada bantuan pemerintah. Kondisi ini menjadi sorotan warga Desa Eragama, Distrik Kurulu, yang mendorong pemerintah daerah mengevaluasi pola penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pengelolaan Dana Desa agar lebih produktif.
Yali Marian, warga Desa Eragama, mengatakan perubahan pola hidup masyarakat terlihat dari kebiasaan menunggu penyaluran bantuan sosial dan Dana Desa yang umumnya berlangsung setiap enam bulan.
“Dengan adanya bantuan pemerintah dan Dana Desa, masyarakat lupa untuk berkebun. Maka setiap enam bulan tunggu bantuan pemerintah melalui bansos dan Dana Desa,” ujar Yali kepada Garudapost.id.
Menurutnya, kebiasaan tersebut dikhawatirkan mengurangi semangat masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Padahal, Jayawijaya memiliki potensi tanah yang subur dan cocok untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan, seperti ubi jalar atau hipere, sayur-sayuran, kopi, dan buah-buahan.
“Padahal Jayawijaya, Wamena, tanah yang subur ini disia-siakan oleh masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Yali menilai ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dapat berdampak pada ketahanan pangan keluarga. Ketika bantuan terlambat disalurkan, masyarakat berisiko mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan karena tidak memiliki persediaan dari hasil kebun sendiri.
Selain itu, masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk membeli ubi, sayuran, dan kebutuhan pangan lainnya. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan mengurangi minat generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian.
Ia turut menyoroti penggunaan Dana Desa yang menurutnya perlu lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengadaan bibit, peralatan pertanian, perbaikan jalan kebun, irigasi, pengadaan air bersih, dan pengembangan peternakan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yali menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kampung.
Pertama, Dana Desa perlu diprioritaskan untuk program produktif yang mendukung pertanian, peternakan, infrastruktur kebun, dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Kedua, program bantuan sosial diharapkan dapat disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi dan kegiatan produktif masyarakat, tanpa mengabaikan hak keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Ketiga, pemerintah kampung perlu menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui pembukaan kebun bersama dan pembangunan lumbung pangan kampung sebagai persediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Keempat, pengelolaan Dana Desa harus berbasis program kerja yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pembagian uang tunai kepada masyarakat.
Kelima, setiap pencairan Dana Desa perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat. Pemerintah kampung diharapkan membawa rencana kerja dan mengarahkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan serta potensi kampung.
Yali menegaskan, masyarakat tidak menolak bantuan pemerintah. Namun, bantuan tersebut seharusnya menjadi pendorong agar masyarakat semakin mandiri, bukan menjadi alasan untuk meninggalkan aktivitas berkebun.
“Bantuan itu untuk membantu masyarakat bangkit, bukan untuk membuat masyarakat tergantung. Kalau kita punya kebun, kita tidak akan takut kalau bantuan terlambat,” pungkasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah kampung dapat mengevaluasi pola pemberdayaan masyarakat, khususnya pemanfaatan Dana Desa dan program bantuan sosial, agar lebih mendorong produktivitas serta kemandirian ekonomi keluarga.
Menurutnya, menghidupkan kembali budaya berkebun merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mempertahankan tradisi masyarakat Wamena.(*)
Penulis : Nelsin sorabut
Editor : Julianus surabut
Sumber Berita: https://garudapost.id
















