REJANG LEBONG, GarudaPost.id – Proyek Revitalisasi SLB Negeri 1 Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026 dengan sumber dana APBN senilai miliaran rupiah terus menuai sorotan. Setelah sebelumnya diberitakan cybermabespolri.com. Kini muncul fakta-fakta baru dari hasil penelusuran tim dan GarudaPost.id di lapangan.
AWAL MULA SOROTAN MEDIA
Pada 23 Juli 2026,cybermabespolri.com mempublikasikan hasil pantauan di lokasi pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pemberitaannya disebutkan tidak ditemukan keberadaan Tim P2SP maupun tenaga teknis pengawas di lokasi pekerjaan RKB A, RKB B, dan Ruang Pembelajaran Khusus.
Pekerja di lokasi juga menyebut pekerjaan dilakukan atas arahan RO selaku Kepala SLB Negeri 1 Rejang Lebong. Cybermabespolri menyimpulkan hal itu diduga tidak sejalan dengan Juknis Revitalisasi Tahun 2026 Kemendikdasmen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KONFIRMASI LANJUTAN, KEPSEK 2X BUNGKAM
Menindaklanjuti pemberitaan tersebut, melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah RO. Konfirmasi pertama dilakukan Sabtu 25 Juli 2026 via WhatsApp. Konfirmasi kedua Senin 27 Juli 2026 dengan mendatangi sekolah dan kembali menghubungi via telepon.
Hingga berita ini diterbitkan, RO belum memberikan tanggapan dan tidak menjawab panggilan.
PENGAWAS TIDAK KENAL KONSULTAN
Pada Senin 27 Juli 2026, tim juga berhasil menemui salah satu pengawas proyek di lokasi. Saat ditanya terkait keberadaan konsultan perencana dan pengawasan, pengawas menjawab singkat: “Saya tidak kenal”.Padahal sesuai Juknis 2026, konsultan dan pengawas adalah unsur wajib dalam pelaksanaan.
DUGAAN UPAYA DELEGITIMASI MEDIA
Fakta mengejutkan terungkap saat tim GarudaPost.id berada di lokasi pada hari yang sama, 27 Juli 2026. Dalam obrolan dengan salah satu guru, terungkap bahwa atas pemberitaan cybermabespolri.com yang viral, Kepala Sekolah RO disebut telah menghubungi PWI Provinsi. Pak Kepsek sudah telpon PWI Provinsi, bilang media cybermabespolri tidak terdaftar di PWI Provinsi,” ujar guru tersebut.
Hal serupa juga pernah disampaikan oleh salah satu Guru insial B kepada tim sebelumnya, yang meminta agar “tidak percaya media online”.
Upaya ini dinilai sebagai bentuk pengalihan isu dari substansi utama, yakni akuntabilitas pengelolaan dana negara untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Sesuai Juknis Revitalisasi Sarana Prasarana Sekolah 2026 Kemendikdasmen yang dikutip berbagai media, pengelolaan dana harus melalui P2SP yang unsur keanggotaannya terdiri dari guru, komite sekolah, dan unsur masyarakat. Pembelian material dilakukan oleh tim pengadaan. Bendahara mengelola keuangan dan membuat LPJ. Kepala sekolah hanya sebagai penanggung jawab manajerial, bukan pelaksana tunggal.
TANGGAPAN PUBLIK
Warga dan pemerhati pendidikan di Rejang Lebong mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, BPK, dan Inspektorat untuk segera melakukan audit. “Dana ini untuk anak-anak SLB. Harus transparan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” kata salah satu masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, dan GarudaPost.id masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak SLB N 1 Rejang Lebong dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika terdapat penjelasan atau klarifikasi resmi, maka akan kami muat pada pemberitaan berikutnya.
Reporter: Tim
