WAMENA, Garudapost.id — Ratusan pelajar dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA bersama mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen Solidaritas Pelajar Wilayah Pegunungan (SPWP) Wilayah Wamena menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRP Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (15/9/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIT dan berakhir sekitar pukul 13.15 WIT tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan serta pengamanan internal dari peserta aksi.
Dalam pantauan wartawan Garudapst.id Massa membawa spanduk dan pamflet yang menyuarakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar terhadap sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan massa, perwakilan SPWP, Sehan Kabak, mengatakan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi masa depan generasi Papua maupun Indonesia.
“Program MBG ini sangat buruk bagi generasi Papua dan generasi Indonesia,” ujar Sehan dalam pernyataannya.
Menurut Sehan, pemerintah perlu memperhatikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi.
Massa aksi juga menyoroti angka Rp3,35 triliun yang mereka klaim dialokasikan atau dipangkas untuk kebutuhan fasilitas dapur MBG. Menurut mereka, anggaran tersebut seharusnya dapat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan gratis serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
“Dana itu bisa digunakan untuk menggratiskan akses pendidikan. Pendidikan lebih penting karena suatu bangsa dan generasi akan cerdas bukan hanya karena makanan gratis, tetapi karena mendapatkan akses pendidikan yang baik,” tegas Sehan.
Dalam aksi tersebut, SPWP turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi pelajar di Papua yang menurut mereka belum memperoleh fasilitas pendidikan secara layak.
Massa menyebut angka 70.775 pelajar yang mereka klaim terdampak persoalan akses pendidikan. Namun, angka tersebut merupakan data yang disampaikan oleh massa aksi dan masih memerlukan verifikasi serta pembandingan dengan data resmi pemerintah maupun instansi terkait.
Selain persoalan anggaran, massa juga menyoroti laporan mengenai dugaan kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah Indonesia.
Klaim mengenai jumlah korban dan keterkaitannya dengan program MBG tersebut disampaikan dalam pernyataan massa aksi. Data tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang sebelum dapat dipastikan sebagai fakta.
Dalam aksi tersebut, SPWP menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, meminta penghentian kriminalisasi terhadap pelajar di setiap sekolah.
Kedua, meminta penghentian apa yang mereka sebut sebagai “program kolonial melalui elit nasional dan lokal”.
Ketiga, meminta penghentian diskriminasi rasial terhadap anak-anak pelajar.
Keempat, meminta penghentian kekerasan terhadap pelajar.
Kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan pendidikan gratis di seluruh Indonesia.
SPWP menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan Papua, tetapi juga menyangkut persoalan nasional mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan terjangkau.
Aspirasi massa kemudian mendapat respons dari Ketua DPRP Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopore.
Dalam keterangannya, Yos menyatakan mendukung penyampaian aspirasi pelajar yang tergabung dalam SPWP dan menyatakan kesiapan untuk mengawal tuntutan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Ia juga meminta pihak-pihak yang menjalankan program MBG di sekolah agar tidak melakukan pemaksaan terhadap pelajar.
“Berhenti mulai dari hari ini,” tegas Yos, seraya meminta pihak-pihak yang dinilai melakukan pemaksaan agar menghentikan tindakan tersebut.
Yos Elopore juga menyatakan aspirasi yang disampaikan massa akan dibawa dan dikomunikasikan ke tingkat pemerintah pusat.
Aksi yang berlangsung hingga siang hari tersebut ditutup dalam suasana tertib. Massa membubarkan diri setelah seluruh pernyataan dan tuntutan disampaikan kepada DPRP Provinsi Papua Pegunungan.
Bagi pelajar dan elemen masyarakat yang tergabung dalam SPWP, aksi tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua dan Indonesia.
Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas kebijakan dan anggaran negara, khususnya dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.[*]
Penulis : Julianus surabut
Editor : Admin
Sumber Berita: https//:Garudapost.id
